Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Bank Dunia: Negara Tak Bisa Pulih dari Pandemi Tanpa Sektor Swasta

Jumat, 28 Januari 2022 | 09:49 WIB
bank-dunia-negara-tak-bisa-pulih-dari-pandemi-tanpa-sektor-swasta
Managing Director Bank Dunia Mari Elka Pangestu dalam B20 Indonesia Inception Meeting, Kamis (27/1/2022) menyatakan, tak ada negara yang bisa pulih dari dampak pandemi tanpa peran sektor swasta. (Sumber: Antara )

Penulis : Dina Karina | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Managing Director Bank Dunia Mari Elka Pangestu menyampaikan, pemerintahan sebuah negara harus terus mendukung perusahaan swasta, baik besar maupun kecil. Lantaran negara tidak akan bisa pilih dari dampak pandemi, tanpa peran sektor swasta.

Ia menyoroti kebijakan penyaluran bantuan di negara-negara kepada swasta, yang tidak merata.

"Akses dukungan kebijakan hampir dua kali lipat sejak bulan-bulan awal pandemi, tetapi masih diberikan secara tidak merata di berbagai dunia," kata Mari yang hadir secara virtual dalam B20 Indonesia Inception Meeting, Kamis (27/1/2022).

Mari menjelaskan, di negara berpenghasilan rendah, hanya setengah dari seluruh perusahaan yang ada yang mendapatkan keuntungan dari bantuan publik. Termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak tersentuh bantuan pemerintah. Hal itu disebabkan terbatasnya anggaran negara tersebut.

Berbeda dengan yang terjadi di negara berpenghasilan tinggi, menengah dan tinggi, serta menengah ke atas.

Baca Juga: Inovasi Digital Bikin BCA Raup Laba Bersih Rp31,4 T di Tahun 2021

"Jadi saat kita keluar dari krisis, sangatlah penting untuk mengurai masalah ini karena sektor swasta yang dinamis dibutuhkan di pasar negara berkembang untuk memimpin pemulihan ekonomi," ujar Mari.

Ia mengingatkan konsekuensi jika perusahan swasta tidak diberikan bantuan. Yaitu perusahaan yang awalnya sehat sebelum pandemi, akan ditutup sehingga menambah pengangguran.

Mari menyebut, bantuan untuk sektor swasta dalam bentuk apapun, dalam jangka pendek, akan segera membantu mengatasi tantangan likuiditas untuk membuat perusahaan tetap beroperasi dan membatasi kemungkinan penutupan dan kebangkrutan.

"Namun dukungan tersebut, harus diberikan secara cepat, transparan, dan terikat waktu," ucap Mari.

Sumber :


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:26
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19