Kompas TV nasional peristiwa

Laporan Akhir Tahun KPAI 2021: Tren Pelanggaran terhadap Hak Anak Menurun Dibandingkan Tahun 2020

Senin, 24 Januari 2022 | 16:36 WIB
laporan-akhir-tahun-kpai-2021-tren-pelanggaran-terhadap-hak-anak-menurun-dibandingkan-tahun-2020
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat tren pelanggaran terhadap hak anak pada 2021 menurun dibandingkan tahun 2020. (Sumber: Tangkap Layar Kompas TV/Nurul Fitriana)

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat angka kasus pelanggaran terhadap hak anak pada tahun 2021 sebanyak 5.953 kasus.

Menurut Ketua KPAI Susanto, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 6.519 kasus.

"Berdasarkan data pengaduan masyarakat cukup fluktuatif, tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 kasus, dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus," kata Susanto dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Senin (24/1/2022).

Susanto menerangkan, hal tersebut terjadi lantaran komitmen negara yang terwujud dalam aspek baik mulai dari regulasi, kelembagaan, hingga program.

"Masuknya aspek perlindungan anak dalam konstitusi, terbitnya sejumlah regulasi terkait perlindungan anak, beragamnya kelembagaan terkait anak serta semakin masifnya kebijakan dan program terkait perlindungan anak, meneguhkan betapa spirit pemajuan perlindungan anak di Indonesia semakin baik," terang Susanto.

Lebih lanjut, ia menyebutkan rincian dari ribuan kasus pelanggaran yang diterima KPAI. Kasus tersebut terdiri atas pemenuhan hak anak sebesar 2.971 kasus, dan perlindungan khusus anak sebanyak 2.982 kasus.

Pertama, KPAI menerima kasus pada kluster pemenuhan hak anak diurutkan dari yang paling tinggi adalah kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 2.281 kasus (76,8 persen).

Lalu, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya, dan agama sebanyak 412 kasus (13,9 persen).

Baca Juga: Kasus Omicron Meningkat, KPAI Minta Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan PTM 100 Persen

Kemudian, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebanyak 197 kasus (6,6 persen), dan kasus kluster hak sipil dan kebebasan sebanyak 81 kasus (2,7 persen).

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:09
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19