Dana PEN Buat Bangun IKN, DPR Ingatkan Sri Mulyani Jangan Langgar Aturan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pembangunan Ibu Kota Negara akan memakai sebagian dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Padahal, dana PEN awalnya dianggarkan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dari pandemi.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan, mengkritisi rencana tersebut. Ia menilai, seharusnya dana PEN murni dialokasikan untuk melindungi masyarakat selama pandemi Covid-19.

Lantaran batasan penggunaan dana PEN sudah diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau UU Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 11.

Menurutnya, pembangunan IKN tidak termasuk dalam kriteria pemulihan atau perlindungan masyarakat. Serta tidak termasuk dalam kriteria meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Faisal Basri Beberkan Alasan Jokowi Bangun IKN Pakai APBN

"Program PEN dimaksudkan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha, dari sektor rill, sektor keuangan, dalam menjalankan usahanya," ucap Marwan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Rabu (19/1/2022).

"IKN itu sesuatu yang baru, yang tidak berdampak apa-apa. Cuma kebun dan hutan saja yang mau kita bangun," tambahnya.

Marwan pun meminta Sri Mulyani untuk mematuhi Undang-Undang. Ia mengingatkan Sri Mulyani jangan sampai melanggar aturan.

"Saya ingatkan Ibu Menteri (Sri Mulyani) dan juga kawan-kawan di Komisi XI agar kita tidak melanggar UU yang kita buat dan setujui bersama," ujarnya.

Baca Juga: Ketua Pansus RUU IKN Minta UU Jakarta Segera Direvisi agar Tidak Ada Dua Ibu Kota Negara

Sebelumnya, dalam rapat pemerintah bersama Pansus RUU IKN saat belum disahkan, disebutkan biaya untuk pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun. Namun, hanya 20 persen atau Rp90 triliun yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sisanya, sebesar Rp252,5 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha. Kemudian, sekitar Rp123,2 triliun dianggarkan melalui pendanaan skema swasta atau badan usaha milik negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sedangkan dana PEN 2022 adalah sebesar Rp451 triliun yang sudah dianggap di APBN tahun ini. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menyeleksi proyek mana saja di IKN yang bisa menggunakan dana PEN.

Ia menegaskan, meski dana PEN sebagian digunakan untuk IKN, tidak akan mengganggu penanganan Covid dan pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Sebagian ASN Ikut Pindah ke IKN Baru, Sri Mulyani Mulai Pikirkan Tunjangan Tambahan

"Dalam persiapan, pembangunan, pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN ini, pendanaannya akan berasal dari berbagai sumber mulai dari APBN maupun sumber-sumber lain sesuai dengan UU," tulis Sri Mulyani dalam akun instagramnya, dikutip Rabu (19/1/2022).

"Pendanaan ini juga dipastikan tidak akan mengganggu penanganan Covid-19 dan juga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," sambungnya.