PDIP Bantah Gelar Rapat Bahas Laporan Ubedilah Badrun Terhadap 2 Putra Jokowi ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) membantah menggelar rapat seusai laporan Ubedilah Badrun terhadap dua putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan dalam Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Kamis (13/1/2022).

“Enggak ada rapat soal ini, mirip saja dengan kakak saya Mas Rudi, itu biasa saja yang dilakukan,” ujar Nusyirwan.

Nusyirwan pun merespons tindakan Ubedilah Badrun yang melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK tidak lebih untuk tujuan ingin populer di tahun 2022.

“Yang mulia Pak Ubedilah, tentu yang pertama targetnya sudah agak tercapai, Pak Ubedillah menjadi semakin populer lah gitu, paling tidak minimal,” ucap Nusyirwan.

Baca Juga: Pakar Pidana ke PDIP Soal Laporan Dua Putra Jokowi ke KPK: Santai Ajalah Ngadepin Ginian

Bagi Nusyirwan laporan yang disampaikan Ubedilah Badrun kepada dua putra Presiden Jokowi tidak lebih sebagai cara untuk mengganggu pemerintahan.

Sebab tidak bisa dipungkiri kinerja pemerintahan di bawah Presiden Jokowi itu berdasarkan semua survei itu bertahan di atas rata-rata normalnya dari negara-negara yang mengalami pandemi.

“Tentu putranya yang sekarang ini dijadikan pembahasan juga Mas Gibran sekarang memimpin Kota Solo, kita sudah lihat semuanya baik-baik saja dan mampu melakukan kepemimpinan di Kotamadya Solo,” katanya.

“Itu semua tentunya tidak diharapkan oleh Ubaidillah dan semua teman-teman dan rekan-rekan kita yang lain. Ini bagaimana nyetop pemerintahannya juga susah, membuat gaduh ternyata tetap bisa kerja, penilaian rakyat begitu bagus, maka kita carilah apa yang kira-kira mungkin untuk mendegradasi keberhasilan kerja,” tambahnya.

Atas dasar itu, Nusyirwan menegaskan apa yang dilakukan Ubedilah kepada dua putra Presiden Jokowi lebih karena ingin terkenal.

“Saya ucapkan selamat tahun baru, Tahun 2022 dan mampu untuk mempopulerkan diri itu yang pertama,” ucap Nusyirwan.

Baca Juga: KPK Sebut Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT Bersama 10 Orang

“Yang kedua tentu pihak banyak pihak yang tidak menyukai juga keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan.”

Kendati demikian, PDIP, lanjut Nusyirwan mempersilahkan kepada siapa pun untuk melakukan pelaporan.

“Hanya harus siap-siap saja apabila ini penggulirannya hanya sebuah langkah-langkah yang sifatnya mengada-ada, siap-siap saja, tentunya boleh dong kalau boleh melaporkan tentu kita juga,” ujarnya.

“Itu sebuah pencemaran nama-nama baik, hak setiap warga negara apabila dirasa itu mengganggu atau membuat kredibilitas pribadi tidak tidak nyaman, itu hak setiap orang juga untuk melapor,” tambahnya.