Kompas TV internasional kompas dunia

Soal Batas Maritim, Menlu Retno Tolak Klaim Pihak Manapun Tanpa Dasar Hukum Internasional

Jumat, 7 Januari 2022 | 10:53 WIB
soal-batas-maritim-menlu-retno-tolak-klaim-pihak-manapun-tanpa-dasar-hukum-internasional
Dalam foto yang dirilis pada 15 September 2020 oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terlihat sebuah kapal Penjaga Pantai China berlayar di Laut Natuna Utara. (Sumber: Indonesian Maritime Security Agency via AP)

Penulis : Edy A. Putra | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia menegaskan menolak klaim batas maritim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi menekankan, perundingan-perundingan batas maritim harus selalu didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang ditandatangani pada 1982.

"Klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982," ujar Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI (PPTM) yang disiarkan kanal YouTube Kementerian Luar Negeri (Kemlu), MoFA Indonesia, Kamis (6/1/2022).

"Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional," imbuh mantan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu itu.

Baca Juga: Indonesia Galang Koalisi 5 Negara ASEAN untuk Sikapi Arogansi China di Laut China Selatan

Menlu mengungkapkan, sebanyak 17 perundingan perbatasan telah dijalankan sepanjang tahun 2021 dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan Vietnam.

Retno mengatakan akselerasi intensitas perundingan perbatasan baik darat maupun maritim akan terus ditingkatkan pada tahun ini.

Untuk maritim, Indonesia akan melanjutkan perundingan dengan Malaysia, Palau, Filipina, dan Vietnam.

"Dengan Malaysia, diharapkan Perjanjian Batas Laut Teritorial di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian selatan, dapat ditandatangani," ungkap diplomat yang pernah bertugas sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia itu.

Baca Juga: Tiga Agenda Besar Hubungan Luar Negeri Indonesia 2022, Salah Satunya Ketegangan Laut China Selatan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:30
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19