Kompas TV bisnis kebijakan

Satgas Sosialisasi UU Cipta Tampung Masukan Pemda Sesuai Arahan Presiden

Rabu, 8 Desember 2021 | 23:55 WIB
satgas-sosialisasi-uu-cipta-tampung-masukan-pemda-sesuai-arahan-presiden
Massa membawa korek kuping jumbo saat aksi demo penolakan UU Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (28/10/2020). (Sumber: KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA)

BATAM, KOMPAS.TV –  Dalam upaya menampung masukan terkait pelaksanaan UU Cipta Kerja dari pemerintah daerah di Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, dan Lampung, Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggelar pertemuan di Batam, Kepulauan Riau pada Rabu (8/12/2021).

Lokakarya itu merupakan pertemuan keenam yang digelar Satgas UU Ciptaker. Sebelumnya, pertemuan serupa juga diselenggarakan di Bekasi, Bandung, Surakarta, Surabaya, dan Medan.

Untuk sasaran sosialisasi UU Cipta Kerja di Batam tersebut adalah pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, dan Lampung.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta mengatakan, lokakarya itu diselenggarakan untuk melihat implementasi UU Cipta Kerja di tingkat daerah.

”Ini adalah strategi double track yang dilakukan pemerintah. Yang pertama untuk melihat implementasi UU Ciptaker dan kedua meminta masukan terkait perbaikan UU Cipta Kerja yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah,” jelasnya yang merupakan juga Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, seperti dikutip dari Kompas.id.

Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah juga diajak bersama-sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya implementasi UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Yasonna Sebut Revisi UU Cipta Kerja Tidak Perlu Masuk Prolegnas 2022, Ini Alasannya

Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini telah memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dalam amar putusannya, MK memerintahkan pemerintah dan DPR agar melakukan perbaikan UU Cipta Kerja paling lama dua tahun sejak putusan keluar.

Jika dalam tenggang waktu itu tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Dari perintah putusan MK tersebut, pemerintah dan DPR akan mengupayakan agar revisi UU Cipta Kerja masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Kompas.id



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:10
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19