Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Aksi Mogok Nasional Buruh 6-8 Desember Batal, Ini Sebabnya

Rabu, 8 Desember 2021 | 16:12 WIB
aksi-mogok-nasional-buruh-6-8-desember-batal-ini-sebabnya
Massa buruh yang hendak melakukan unjuk rasa memenuhi Jalan Medan Merdeka Selatan, di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/12/2021). Aksi mogok nasional dua juta buruh yang rencananya digelar 6 - 8 Desember 2021, batal dilakukan. (Sumber: Kompas.tv/HASYA NINDITA)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, aksi mogok nasional 2 juta buruh yang rencananya digelar 6 - 8 Desember 2021, batal dilakukan.

"Mogok nasional, setop produksi yang direncanakan diikuti 2 juta buruh lebih dari 100 ribu pabrik akan berhenti produksi di seluruh 30 provinsi di seluruh wilayah Indonesia, belum (dilakukan) dalam waktu dekat," kata Said kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).

Ia menyampaikan alasan dibalik batalnya rencana mogok nasional itu, yakni karena butuh menunggu iktikad baik dari pemerintah, untuk menindaklanjuti aspirasi buruh selama berunjuk rasa.

Baca Juga: Luhut Ucapkan Terima Kasih ke China Atas Bantuan Selama Pandemi: Sepenuhnya Cerminkan Persahabatan

Unjuk rasa dilakukan buruh tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah lainnya. Aksi itu digelar mulai 6 Desember dan rencananya akan berlangsung hingga 10 Desember 2021.

"Akan menunggu perkembangan apakah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dicabut, apakah SK Gubernur UMP/UMK direvisi, apakah pemerintah memaksakan kehendak tetap tidak melaksanakan keputusan MK, maka itu akan jadi bahan pertimbangan kalangan serikat buruh," tutur Said.

Jika akhirnya pemerintah tidak mendengar suara buruh, rencana mogok nasional baru akan dilakukan. Begitu juga jika pemerintah tidak melibatkan buruh dalam proses perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Massa Buruh Tertahan di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup Barikade

"Kami bisa dua juta buruh setop produksi, semua akan rugi, ekonomi lumpuh, buruh pun akan rugi. Oleh karena itu, buruh tidak akan melakukan itu bilamana pemerintah sungguh-sungguh menjalankan keputusan MK dan SK Gubernur harus dicabut," ucap Said.

"Diperkirakan Januari 2022 sudah masuk prolegnas (program legislasi nasional). Maka dari itu, jika dilakukan tidak melibatkan partisipasi publik khususnya buruh, maka bisa dipastikan gerakan mogok nasional jadi pilihan," tambahnya.

Penulis : Dina Karina | Editor : Vyara Lestari

Sumber :



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:59
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19