Kompas TV nasional peristiwa

PPKM Level 3 Saat Nataru Dibatalkan, Ridwan Kamil Tetap Lakukan Pengetatan di Jawa Barat

Rabu, 8 Desember 2021 | 09:42 WIB
ppkm-level-3-saat-nataru-dibatalkan-ridwan-kamil-tetap-lakukan-pengetatan-di-jawa-barat
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan tetap melakukan pengetatan meskipun PPKM Level 3 saat Nataru dibatalkan. (Sumber: Dok. Humas Pemprov Jabar)

BANDUNG, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan tetap melakukan pengetatan meskipun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.

“Saya sampaikan bahwa dengan tidak ada (kebijakan) PPKM Level 3 (berlaku semua), tidak mengurangi rencana pengetatan dalam mengurangi potensi penyebaran COVID-19,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis, Selasa (7/12/2021).

Perlu diketahui, PPKM Level 3 saat Nataru awalnya akan diterapkan di seluruh Indonesia mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2021.

Namun kemudian, pemerintah melalui Menteri Koordinator Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa PPKM level 3 dibatalkan.

Kendati demikian, kata Ridwan Kamil pihaknya akan menyisir berbagai tempat dan fasilitas publik selama masa periode Nataru. Hal ini dilakukan guna mengurangi risiko penularan Covid-19 di wilayahnya.

Lebih lanjut, Gubernur yang akrab disapa Emil ini menjelaskan bahwa pihaknya bersama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat nantinya akan melakukan pengecekan di malam pergantian tahun baru untuk memastikan Jabar tetap kondusif.

Beberapa larangan pun, kata Emil akan diterapkan seperti perayaan tahun baru di tempat publik hingga konvoi-konvoi.

Baca Juga: PPKM Level 3 saat Nataru Batal, Gibran Tunggu Instruksi Lengkap dari Luhut

“Kami melarang perayaan adanya pergantian tahun, secara publik dan massal di hotel di gedung-gedung di tempat outdoor, konvoi-konvoi itu dilarang dan Pak Kapolda beserta jajaran sudah berkomitmen untuk mengamankan kebijakan itu,” jelasnya.

Selain di tempat yang biasa didatangi masyarakat untuk merayakan Nataru. Gubernur pun meminta pihak kepolisian beserta unsur TNI untuk melakukan pengetatan dan patroli di jalur lalu lintas yang sering dipadati wisatawan. 

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:46
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19