Kompas TV nasional politik

Bamsoet Ungkap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Ubah Pendekatan Penyelesaian Papua

Selasa, 30 November 2021 | 10:34 WIB
bamsoet-ungkap-panglima-tni-jenderal-andika-perkasa-ubah-pendekatan-penyelesaian-papua
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menemui Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri untuk silaturahmi dan sinergitas TNI-Polri, Selasa (23/11/2021). (Sumber: KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkap kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Papua. 

Bamsoet menyebut dalam kebijakannya, Panglima TNI akan lebih mengedepankan pendekatan tegas dan humanis, bukan hanya mengutamakan pendekatan senjata. 

Baca Juga: Kopassus vs Brimob Bentrok di Papua, Ini Penyebab Aparat Cepat "Panas" Menurut Pengamat

"Pendekatan penyelesaian masalah di Papua tidak boleh hanya mengutamakan pendekatan senjata. Melainkan juga harus melalui pendekatan kesejahteraan yang komprehensif dan strategis," kata Bamsoet melalui keterangan resminya di Jakarta yang dikutip pada Selasa (30/11/2021).

Bamsoet menjelaskan pendekatan itu telah sesuai dengan Inpres 9 tahun 2020 yang dilanjutkan Keppres 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Namun, kata Bamsoet, bukan berarti TNI tidak boleh mengambil tindakan tegas. Terhadap tindakan apapun yang mencederai kedaulatan bangsa dan negara, TNI harus tetap melakukan tindakan tegas dan terukur.

Baca Juga: Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Berkomitmen Perbaiki Penanganan Konflik Papua

Menurutnya, pendekatan teknis yang digunakan lebih kepada operasi teritorial, bukan operasi tempur.

Melalui forum MPR RI FOR Papua yang diisi anggota DPR RI dan DPD RI yang berasal dari Dapil Papua, MPR RI akan menjadi mitra strategis bagi TNI dalam menciptakan suasana kedamaian di tanah Papua.

Selain itu, Bamsoet juga mendukung agar pemerintah bisa meningkatkan tunjangan kinerja prajurit TNI, dari saat ini besarannya sebesar 60 persen dari gaji pokok menjadi 70 hingga 80 persen dari gaji pokok prajurit. 

Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Antara



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:29
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19