Kompas TV nasional peristiwa

Soal Radikalisme, KSAD Jenderal Dudung: Saya akan Berlakukan Seperti Zaman Pak Soeharto Dulu

Senin, 22 November 2021 | 23:02 WIB
soal-radikalisme-ksad-jenderal-dudung-saya-akan-berlakukan-seperti-zaman-pak-soeharto-dulu
Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Dudung Abdurachman. (Sumber: Dok. Pangkostrad)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menanggapi terkait gerakan radikalisme yang muncul di Indonesia.

Sebagai upaya untuk mencegah adanya gerakan radikalisme, Jenderal Dudung bakal memerintahkan seluruh prajurit TNI AD turun tangan.

Baca Juga: KSAD Jenderal Dudung akan Datangi Papua dan Poso, Ancam Copot Komandan Satuan Jika Tak Berbuat Ini

Mantan Pangdam Jaya tersebut akan meminta para prajurit TNI AD hingga tingkat yang paling bawah atau Babinsa untuk peka terhadap perkembangan situasi.

"Saya akan perintahkan seluruh prajurit peka terhadap perkembangan situasi menyangkut ekstrem kiri dan kanan," kata Jenderal Dudung dalam sebuah wawancara kepada Kompas.id yang dikutip pada Senin (22/11/2021).

Terutama, Dudung melanjutkan, kepada kelompok-kelompok yang mencoba melakukan tindakan radikalisme.

Dudung menambahkan, dirinya pun tak segan akan menerapkan sistem seperti era Presiden Soeharto. Namun demikian, ia tak menjelaskannya secara detail.

Baca Juga: Jenderal Dudung Abdurachman Jadi KSAD, Jabatan Pangkostrad Kosong

"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu," ujar Dudung.

Dudung menekankan untuk segera mengambil tindakan kalau ada organisasi yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia.

"Jadi, kalau ada organisasi yang coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir tetapi lakukan," ucapnya.

Selain itu, Dudung mengatakan agar TNI segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika menemukan kelompok-kelompok yang hendak mengganggu tersebut.

Baca Juga: TEGAS! KSAD Jenderal Dudung: Jangan Sampai TNI AD Memihak Salah Satu Parpol

"Segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk dilakukan tindakan-tindakan yang tegas. Itu merupakan bagian dari Tujuh Perintah Harian KSAD," tutur Dudung.

Rekam Jejak Dudung

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Letjen TNI Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Rabu (17/11/2021).

Dudung dilantik sebagai KSAD menyusul Jenderal Andika Perkasa yang diangkat sebagai Panglima TNI.

Diketahui, popularitas Dudung melambung seiring kontroversi yang menyertainya dari pernyataan soal fanatisme agama hingga pencabutan baliho Front Pembela Islam (FPI).

Baca Juga: Resmi Bekerja, Inilah Janji Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa & KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Pertama, soal pernyataan Dudung bahwa semua agama benar menuai protes. Pernyataan Dudung itu disampaikan di depan para personel Yon Zipur 9 Kostrad dan Ibu Persit.

Dudung, saat menjabat Panglima Kostrad, dalam kunjungan kerjanya di Bandung menyampaikan pesan kepada para prajurit agar tak mudah terprovoksi berita bohong atau hoaks.

Dudung juga meminta para prajurit menghindari fanatik belebihan pada suatu agama.

"Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama karena semua agama itu benar di mata Tuhan," ucap Dudung.

Baca Juga: Dituding Jadi KSAD karena Anak Emas Jokowi dan Mega, Ini Kata Dudung Abdurachman!

Kedua, ketika menjabat Pangdam Jaya, Dudung mengaku memerintahkan pencopotan spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan seusai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020) silam.

Dalam penjelasan Dudung, Satpol PP sebenarnya telah mencopoti baliho itu. Namun, FPI kembali memasang baliho-baliho tersebut. 

"Ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau pasang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung.

Baca Juga: Karir Jenderal Dudung Melesat, Sekarang Jabat Sebagai KSAD Gantikan Jenderal Andika Perkasa

 

Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas.id



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:23
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19