Wacana Jusuf Kalla sampai HNW Ketua PBNU, Peneliti: Aktor Politik Mainkan Isu Persiapan Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti dan Pengamat Politik Islam dari The Political Literacy, Muhammad Hanifudin, menilai ada upaya dari para aktor politik di Indonesia untuk memainkan isu NU dalam muktamar nanti. Khususnya saat memilih Ketua PBNU. Hal ini terkait suara NU yang banyak dan berpengaruh sebagai bagian dari pemanasan Pilpres 2024.

Hanif lantas menjelaskan, fenomena ini terkait dengan ‘suara’ yang dianggap menjanjikan dalam kontestasi pemilu 2024 dan suara itu banyak berasal dari warga Nahdliyin. Gelaran muktamar NU, salah satunya, kata Hanif dengan memilih Tanfidziyah memang seksi bagi para aktor politik ini. 

Hal ini terlihat ketika digeretnya beberapa nama tenar terkait politik Islam di Indonesia. Mulai dari politisi senior Jusuf Kalla yang juga mustasyar (penasihat) PBNU hingga yang agak jauh seperti politisi PKS Hidayat Nur Wahif, dus sosok yang sempat digadang-gadang cocok jadi pengganti Said Aqil Siradj di Muktamar NU di Lampung mendatang.

“Para aktor politik memandang NU atau warga Nahdliyin memiliki suara dalam kontestasi pemilu. Apalagi hal ini dipersiapkan untuk pilpres 2024. Hal ini perlu disikapi secara wajar. Muktamar NU itu memilih tanfidziyah (Ketua Umum) dan hal ini strategis bagi mereka,” tandas Hanif kepada KOMPAS.TV, Rabu (17/10).

Penulis buku KPK dalam Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi (2018) ini juga menjelaskan suara dari NU bagi para aktor politik ini nantinya akan jadi sarana efektif dalam pilpres. 

Baca Juga: Petinggi Demokrat Usul, Jusuf Kalla Cocok Jadi Ketua PBNU

Lantas, siapa para aktor politik yang ingin turut serta di Muktamar pemilihan ketua PBNU ini?

Lebih lanjut, hanif menjelaskan, aktor politik yang dimaksud adalah, para politisi di beberapa partai yang bisa jadi menganggap NU sebagai bagian penting untuk penggalangan suara nantinya di gelaran pilpres.

“Dalam ilmu politik, NU itu bagian dari Civil Society (Masyarakat sipil). Secara formal di struktur politik NU memang tidak masuk dalam bagian Parpol. Tapi NU berada luar parpol dan di luar negara (state). Tapi hak pilihnya menentukan hajatan politis di negeri ini,” katanya.

Baca Juga: Jelang Muktamar NU, GP Ansor: Jangan Tarik-tarik Jokowi

Jadi NU dinilai krusial di tiap pilpres. Hanif lantas menilai, ketertarikan para aktor politik pada NU dan gelaran Muktamar adalah berdasarkan riset, salah satunya adalah terkait kemenangan pasangan Jokowi-Maruf di gelaran pilpres 2019 lalu.

“Salah satu kunci Jokow-Maruf adalah suara Nahdliyin. Beberapa data menunjukkan sekitar 56% penentu kemenangan adalah Nahdliyin. Itu jadi salah satu alasan, para aktor politik menganggap penting mendapatkan simpati warga Nahdliyin,” ujarnya.  

JK sendiri diusulkan oleh petinggi Demokrat, Syahrial Nasution, dianggap cocok jadi ketua PBNU. Meskipun belakangan, JK menampik hal itu. Sedangkan HNW digeret oleh beberapa orang dan aktivis seperti Faisal Assegaf dan dilakukan terbuka di media sosial. 

Baca Juga: Dijagokan Jadi Ketua PBNU, Jusuf Kalla: Yang Mimpin NU Mesti Ulama