Komisi IV DPR RI Sarankan Pengalihan Subsidi Pupuk Sektor Perikanan yang Capai Rp 415 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Program pupuk bersubsidi dengan total anggaran tahun ini mencapai Rp25,27 triliun menjadi sorotan sejumlah pihak. Pasalnya, selain karena alokasi anggarannya besar tapi penetapan alokasi volume dibawah kebutuhan, program ini juga berpotensi rawan penyimpangan alias tidak tepat sasaran.

Salah satu yang menyoroti hal itu adalah Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Dalam hal ini, ia mempertanyakan soal alokasi anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp415 miliar kepada sektor budidaya perikanan pada tahun 2021 ini.

"Sebaiknya dialihkan, alokasi anggaran pupuk subsidi untuk perikanan ini ke yang lebih prioritas seperti tanaman pangan, yakni padi, jagung, dan kedelai," ujar Sudin dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (9/11/2021).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai setiap tahun pupuk subsidi tak mampu memenuhi kebutuhan yang diminta oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) melalui usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Baca Juga: Petani Di Kabupaten Kediri Keluhkan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

“Tahun 2021 ini misalnya, dari usulan RDKK sebesar 24,36 juta ton, yang bisa dialokasikan hanya 9,04 juta ton atau 37,11 persen,” sebutnya, dilansir dari Kontan.co.id.

Untuk itu, Sudin meminta alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan ini dikeluarkan dari data penerima subsidi pupuk.

Mengingat, selain tak pernah dibicarakan ditingkat komisi.  Ia khawatir ini menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Deddy Mulyadi menambahkan, pihaknya sudah melakukan kunjungan ke sejumlah gabungan kelompok pembudidaya perikanan dan secara umum tak ada yang menerima pupuk bersubsidi tersebut.

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono merespon hal sorotan ini dan berjanji akan memisahkan anggaran pupuk subsidi untuk sektor perikanan tersebut.

Baca Juga: Petani Cabai di Malang Keluhkan Sulitnya Dapatkan Pupuk Subsidi