Kompas TV bisnis bumn

Digugat PKPU Lagi, Ini Langkah Garuda Indonesia Menghadapinya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
digugat-pkpu-lagi-ini-langkah-garuda-indonesia-menghadapinya
Garuda Indonesia menghadapi sejumlah gugatan dari mitra bisnisnya di dalam dan luar negeri. Garuda kini tengah fokus merestrukturisasi utangnya yang mencapai Rp70 T agar bisa terus beroperasi. (Sumber: Dok. Garuda Indonesia)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Garuda Indonesia menyatakan, telah menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Mitra Buana Koorporindo selaku kreditur.

"Kami akan mempelajari permohonan PKPU tersebut, bersama dengan  konsultan yang telah ditunjuk oleh Garuda untuk memberikan tanggapan lebih lanjut sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," kata Dirut Garuda Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulisnya kepada KOMPAS TV, dikutip Rabu (27/10/2021).

Selain itu, Garuda juga akan terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait mengenai tindak lanjut dan langkah yang akan ditempuh terhadap pengajuan permohonan PKPU ini.

Di sisi lain, Garuda memastikan layanan operasional penerbangan bagi masyarakat akan tetap tersedia secara optimal.

Baca Juga: Erick Thohir Sebut Keuangan Garuda Tidak Sehat Saat Garap Rute Internasional

"Yaitu melalui layanan penerbangan yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang, khususnya di tengah kondisi pandemi saat ini," ujar Irfan.

Sebelumnya, kuasa hukum Mitra Buana Atik Mujiati mendaftarkan gugatan pailit itu ke Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat pada 22 Oktober 2021. Kasus ini terdaftar dengan nomor perkara 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam petitum yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Minggu (24/10/2021), Mitra Buana Koorporindo meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan seluruh permohonan.

Baca Juga: Ingin Temui Jokowi, Sekarga Siap Beberkan Data Korupsi di Garuda

Yaitu menetapkan PKPU Sementara terhadap termohon PKPU, PT Garuda Indoensia Tbk, untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara a quo diucapkan.

Penulis : Dina Karina | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:54
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19