Kompas TV nasional update

Masukan YLKI tentang Tes PCR akan Jadi Bahan Evaluasi Kemenkes

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:08 WIB
masukan-ylki-tentang-tes-pcr-akan-jadi-bahan-evaluasi-kemenkes
Ilustrasi tes PCR untuk mendeteksi Covid-19. Masukan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait kewajiban tes PCR untuk penumpang pesawat akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. (Sumber: Kompastv/Ant)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Masukan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait kewajiban tes PCR untuk penumpang pesawat akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, Senin (25/10/2021).

Menurutnya, masukan YLKI tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan akan dibahas lebih lanjut dengan organisasi profesi.

"Yang selanjutnya akan menjadi pembahasan lebih lanjut dengan juga berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait baik penyedia, organisasi profesi, asosiasi laboratorium juga BPKP ataupun pihak lainnya," kata Nadia, saat dihubungi Kompas.com.

Baca Juga: Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat, YLKI: Jangan Sampai Kental Aura Bisnisnya

Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir justru menyarankan agar YLKI melaporkan jika menemukan penyedia layanan tes PCR yang melanggar harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

"YLKI kalau ada bukti siapa laboratoriumnya, laporkan ke dinas kesehatan setempat," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, YLKI mengusulkan agar kebijakan wajib tes PCR untuk penumpang pesawat sebaiknya dibatalkan atau direvisi.

Sebab, sejumlah penyedia layanan tes PCR disebut melakukan akal-akalan harga tes PCR, sehingga harganya naik berkali lipat.

"HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider (penyedia) dengan istilah 'PCR Ekspress', yang harganya tiga kali lipat dibanding PCR yang normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1x24 jam," kata Tulus.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas.com



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:25
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19