Kompas TV nasional peristiwa

KPK Mungkin akan Panggil Anies Baswedan Jadi Saksi di Persidangan Korupsi Tanah Munjul

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:28 WIB
kpk-mungkin-akan-panggil-anies-baswedan-jadi-saksi-di-persidangan-korupsi-tanah-munjul
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019, Selasa (21/9/2021). (Sumber: KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan adanya kemungkinan meminta Gubernur DKI Jakarta hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi pengadaan Tanah Munjul.

Hal itu dikatakan Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir Suhan dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Tanah Munjul, Kamis (21/10/2021).

Menurut Takdir, KPK bakal mengonfirmasi kepada pihak-pihak yang mempunyai ide program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 0 persen.

Baca Juga: KPK Serahkan Berkas 5 Tersangka Dugaan Korupsi Tanah Munjul ke Pengadilan Tipikor

“Pastinya nanti kami akan konfirmasi kembali kepada pihak2 yang memang punya ide kaitannya dengan DP 0 persen,” paparnya.

Seperti diketahui, 'DP 0 persen' merupakan salah satu program perumahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kampanyenya ketika mencalonkan diri menjadi gubernur, Anies Baswedan mencetuskan program ini dan menyampaikannya dalam berbagai kesempatan.

Pengadaan Tanah Munjul di Pondok Rangon, Jakarta Timur memang dimaksudkan untuk mencari tanah bagi pelaksanaan program DP 0 persen. Namun KPK menduga Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles bersama sejumlah pihak mengambil keuntungan dari pengadaan tanah tersebut. Menurut KPK, kerugian negara dalam pengadaan  tersebut mencapai Rp152 miliar.

Baca Juga: KPK Limpahkan Berkas Kasus Lahan Munjul ke Pengadilan

Menurut Muhammad Takdir, dalam persidangan terhadap Yoory Corneles terdapat fakta soal usulan awal program DP 0 persen. Perumda Pembangunan Sarana Jaya pun mendapat penyertaan modal untuk pembelian tanah tersebut.

“Tentunya nanti akan kami dalami juga kepada saksi yang lain plus dengan yang memiliki kebijakan itu,” katanya.

Penulis : Vidi Batlolone | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:49
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19