Kompas TV nasional berita utama

ICW soal 2 Tahun Jokowi-Ma ruf: Ada Selubung Besar di Balik Pinangki yang Belum Terungkap

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:25 WIB
icw-soal-2-tahun-jokowi-ma-ruf-ada-selubung-besar-di-balik-pinangki-yang-belum-terungkap
Kolase foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Maruf Amin. (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan ada selubung besar yang belum berhasil diungkap di balik keterlibatan aktif Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus Djoko Tjandra.

Atas dasar itu, ICW menilai hal tersebut menjadi satu di antara catatan bahwa penegakan hukum dalam dua tahun pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih jauh dari harapan.

Demikian Peneliti ICW Lalola Easter dalam diskusi ‘2 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Janji Palsu Pemberantasan Korupsi’.

“Ada selubung besar yang rasanya belum berhasil disingkap dan mungkin juga itu karena ada konflik kepentingan dalam penegakan hukum atas Jaksa Pinangki Sirna Malasari,” ucap Lalola Easter, Selasa (19/10/2021).

“Kita sama-sama tahu Jaksa Pinangki kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ketika dalam keterangan dalam proses penyidikan ada berbagai pihak yang sebetulnya disebut dan tercatat dalam apa berita acara pemeriksaan, tapi kemudian dalam persidangan banyak sekali kesaksian yang kemudian dianulir.”

Baca Juga: 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Survei SMRC: Kondisi Politik Memburuk

ICW mengaku menyayangkan kondisi tersebut tidak ditindaklanjuti sebagai upaya untuk pendalaman kasus. Padahal ada dugaan kuat bahwa Jaksa Pinangki tentu tidak bekerja sendiri.

“Artinya ada pihak lain yang patut diduga itu membantu keberlangsungan atau operasi yang mulus tersebut, meskipun pada akhirnya tentu Jaksa Pinangki diproses hukum,” ujar Lola.

Bagi ICW, konflik kepentingan dalam penanganan perkara Jaksa pinangki semakin jelas ketika KPK menolak melakukan koordinasi dan supervisi.

“Sehingga dari sisi penegakan hukum oleh tiga aparat penegak hukum yang memang fokus atau punya tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan penindakan kasus korupsi, itu kita mencatat hal yang buruk itu baru dari satu kejadian dalam kasus Djoko Tjandra,” ujarnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:46
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19