Kompas TV bisnis kebijakan

Pemerintah Tebar Diskon Pajak, UMKM Untung Meski Menimbulkan Polemik

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:46 WIB
pemerintah-tebar-diskon-pajak-umkm-untung-meski-menimbulkan-polemik
Ilustrasi: Diskon pajak bagi pelaku usaha lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (Sumber: Thinkstock)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Insentif pajak digelontorkan bagi pelaku usaha lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Baik untuk usaha dengan skala besar, insentif atau juga menyasar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, sejumlah fasilitas perpajakan tersebut diberikan untuk menciptakan keadilan dan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi UMKM.

Selain itu, hal ini sebagai langkah reformasi perpajakan dan mempermudah administrasi bagi wajib pajak.

Adapun insentif pajak yang diberikan sebagai berikut;

Pertama, pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) final dengan tarif khusus sebesar 1 persen, 2 persen, atau 3 persen  berdasarkan peredaran usaha atau omzet atas jenis barang atau jasa tertentu.

Kedua, mengenakan tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen untuk wajib pajak orang pribadi pelaku saham dengan dengan peredaran bruto Rp 500 juta-Rp 4,8 miliar per tahun.

Ketiga, bagi wajib pajak dengan peredaran bruto sampai Rp 500 juta dalam setahun, tidak dikenai PPh. Hal ini bakal menguntungkan UMKM.

Misalnya, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sebesar Rp 2,5 miliar setahun hanya membayar PPh atas peredaran bruto Rp 2 miliar karena sampai dengan peredaran bruto Rp 500 juta akan dibebaskan dari PPh.

Keempat, diskon tarif PPh 50 persen dari tarif normal untuk wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar per tahun sesuai Pasal 31E UU PPh.

Baca Juga: Rencana PPN Sembako Premium, Dirjen Pajak Akui Penerimaan dari PPh, Bea Cukai, dan PNBP Kurang

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Kontan.co.id



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:43
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19