Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Rencana PPN Sembako Premium, Dirjen Pajak Akui Penerimaan dari PPh, Bea Cukai, dan PNBP Kurang

Kamis, 17 Juni 2021 | 21:27 WIB
rencana-ppn-sembako-premium-dirjen-pajak-akui-penerimaan-dari-pph-bea-cukai-dan-pnbp-kurang
Ilustrasi Pajak (Sumber: Pixabaya)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo, menjelaskan alasan pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari sembako premium hingga jasa pendidikan komersil. Menurut Suryo, hal itu untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Suryo mengatakan, pemerintah sudah beberapa kali mengubah kebijakan terkait penerimaan negara yang lain. Seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan kepabeanan. Begitu juga dengan cukai yang objeknya dibatasi hanya minuman beralkohol, tembakau, dan plastik.

"Sedangkan PNBP dari royalti, kontribusinya dari sumber daya alam, dan dividen BUMN. Apakah itu cukup? Jadi itulah variabel yang kami pikirkan supaya kebijakan yang dikeluarkan memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan," kata Suryo seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/06/2021).

Ia mengakui, pemerintah butuh dana lebih besar untuk membiayai negara di masa pandemi Covid-19. Apalagi di tahun 2023, batas defisit APBN harus kembali pada angka 3 persen.

Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan Sembako di Pasar Tradisional Bebas PPN

Pemungutan PPN pada sembako premium dan jasa pendidikan komersil juga bagian dari upaya pemerintah mereformasi sistem perpajakan. Lantaran berdasarkan penelitian, saat ini dunia memasuki era 'the death of income tax'.

Yaitu kondisi di mana yang akan semakin sulit dikenakan PPh, karena adanya sifat elusif dari uang akibat transformasi ekonomi digital. Di sisi lain, orang akan semakin mudah dipajaki lewat sisi konsumsi karena adanya integrasi single ID yang bisa di-capture dengan baik.

"Otomatis di sini kebijakan kita harus dilakukan perbaikan. Bagaimana mendesain kebijakan sehingga ada value yang ditambahkan dalam penerimaan negara. Bahwa yang kita buka adalah ruang yang selama ini bisa kita improve," ujar Suryo.

Ia menambahkan, Indonesia merupakan negara yang paling banyak memberikan fasilitas pengecualian tarif PPN, dibanding negara tetangga.

Baca Juga: Ekonom: Percuma Reformasi Pajak Jika Korupsi Merajalela

Penulis : Dina Karina | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:41
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19