Kompas TV bisnis kebijakan

Dorong PNS Jadi Penemu sampai Pemulia Tanaman, Sri Mulyani Akan Berikan Royalti

Rabu, 13 Oktober 2021 | 16:29 WIB
dorong-pns-jadi-penemu-sampai-pemulia-tanaman-sri-mulyani-akan-berikan-royalti
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan royalti kepada PNS yang menjadi pencipta, penemu, atau pemulia tanaman mulai 5 Oktober 2021.. (Sumber: Tribunnews)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan penghargaan dan imbalan atau royalti kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. Anggarannya diambil dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan diberikan kepada PNS yang termasuk pencipta, penemu, atau pemulia tanaman.

Pemberian royalti ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Investor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman.

"Pencipta, inventor, dan/atau pemulia merupakan pencipta, inventor, dan/atau pemulia yang namanya tercantum dalam permohonan pendaftaran/pencatatan hak cipta, paten, dan/atau hak PVT, atau yang tercantum dalam sertifikat hak cipta, paten, dan/atau hak PVT, dan merupakan Aparatur Sipil Negara," demikian bunyi Pasal 4 ayat 1 PMK, dikutip Rabu (13/10/2021).

Syarat ASN yang berhak mendapat royalti adalah:

  • Hanya yang namanya tercantum dalam permohonan pendaftaran hak cipta atau sudah memperoleh sertifikat hak cipta.
  • Hak cipta yang dimiliki telah memperoleh lisensi.
  • Telah menghasilan PNBP royalti hak cipta.
  • Hasil PNBP telah disetor ke kas negara.

Baca Juga: LPDP Buka Beasiswa Santri dan Kader Ulama, Ini Cara Daftar hingga Syarat

Bendahara Negara membatasi hanya 5 hak cipta yang boleh didaftarkan untuk menerima royalti tersebut.

Pemberian royalti akan tetap diberikan meski PNS sudah pensiun dan/atau meninggal. Royalti akan diberikan ke ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Royalti juga tetap bisa diberikan meski PNS mendapat pemutusan hubungan perjanjian kerja secara terhormat.

"Imbalan masih dapat diberikan, sepanjang kekayaan intelektual masih dalam jangka waktu perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut bunyi asal 4 ayat 4.

Sedangkan imbalan, akan diberikan jika memenuhi beberapa kriteria berlaku. Yaitu proses pendaftaran/pencatatan atau telah diatasnamakan milik negara; dilisensikan; menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) royalti hak cipta, paten, dan/atau hak PVT, dan hasil PNBP royalti hak cipta, paten, dan/atau hak PVT telah disetor ke kas negara.

Penulis : Dina Karina | Editor : Desy Afrianti

Sumber :


BERITA LAINNYA


Hukum

Moeldoko Tutup Pintu Damai, Ini Kata ICW

Rabu, 13 Oktober 2021 | 16:22 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
16:30
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19