Kompas TV nasional hukum

Darurat Pandemi, Maruf Amin Minta Kemenkumham Beri Keringanan Hukum bagi Masyarakat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 01:05 WIB
darurat-pandemi-maruf-amin-minta-kemenkumham-beri-keringanan-hukum-bagi-masyarakat
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta Kemenkuham beri keringanan hukum di masa pandemi. (Sumber: Dok. Setwapres)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan kemudahan dan keringanan hukum pada masyarakat di tengah situasi darurat pandemi Covid-19.

Hal ini dinyatakan Ma'ruf ketika menjadi pembicara kunci Seminar Nasional Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) 2021 Kemenkumham pada Selasa (12/10/2021).

Ma'ruf mengatakan, keringanan ini sesuai konsep dalam hukum Islam bernama rukhsah.

Menurut Ma'ruf, konsep rukhsah memungkinkan negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum yang bersifat mengecualikan, meringankan, atau melonggarkan.

Baca Juga: Ternyata PPATK Tak Menyerahkan Hasil Temuan Dugaan Transaksi Narkoba Rp120 Triliun ke Polri

Ia menilai pemerintah dapat mengaplikasikan konsep rukhsah ini dalam perundang-undangan sistem tata hukum kenegaraan Indonesia demi kepentingan umum dan manfaat bagi masyarakat.

“Setiap keputusan dan tindakan kita diharuskan atas untuk berdasar pada asas-asas pemerintahan yang baik, terutama asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum, yang keduanya menjadi urgen di masa krisis nasional seperti pandemi Covid-19 ini,” ujar Ma’ruf yang hadir melalui konferensi video.

Ma’ruf menyebut penerapan konsep rukhsah di masa pandemi Covid-19 sudah berlaku secara parsial.

Salah satu contohnya adalah pelonggaran dalam penegakan hukum, pengadaan barang dan jasa tanpa prosedur baku sesuai kondisi normal.

“(Misalnya) berupa pelonggaran dalam mekanisme penegakan hukum, pengaturan dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah untuk tidak melalui tender terlebih dahulu, dengan pertimbangan bahwa berbagai barang/jasa tertentu yang berkaitan dengan penanganan pandemi perlu diperoleh secara cepat tanpa proses tender,” urai Wapres.

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:34
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19