Kompas TV nasional politik

Anggota Komisi II: Tim Seleksi KPU-Bawaslu Jangan Terafiliasi Politik

Senin, 11 Oktober 2021 | 09:31 WIB
anggota-komisi-ii-tim-seleksi-kpu-bawaslu-jangan-terafiliasi-politik
Anggota DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran menolak karantina usai tiba dari luar negeri. (Sumber: Dok. Humas DPR RI)

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah untuk segera membentuk tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI periode 2022-2027. 

Politikus PAN itu mengimbau agar setiap sosok yang terpilih menjadi tim seleksi KPU-Bawaslu nantinya harus murni dari afiliasi politik manapun. Sehingga, mereka bisa menyeleksi penyelenggara Pemilu secara baik dan netral. 

Baca Juga: Mendagri Telah Kirim 27 Nama Calon Tim Seleksi KPU-Bawaslu ke Jokowi

"Tim seleksi tidak boleh terafiliasi dengan kepentingan politik. Ini penting supaya mendapatkan calon anggota KPU dan Bawaslu yang independen," kata Guspardi kepada Kompas TV, Senin (11/10/2021). 

Ia menjelaskan, masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu RI akan berakhir 2 tahun sebelum gelaran 3 agenda besar pesta politik Indonesia, yakni pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun 2024. 

"Dan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 22 ayat 8 dan Pasal 118, panitia seleksi rekrutmen penyelenggara pemilu harus sudah ditetapkan Presiden paling lambat enam bulan sebelum akhir masa jabatan komisioner saat ini," ujarnya. 

Ia berharap tim seleksi ini diisi oleh orang-orang yang berintegritas, profesional dan memahami soal kepemiluan. 

"Bagaimanapun mutu tim seleksi berbanding lurus dengan calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan bertugas pada periode berikutnya," ujarnya. 

Menurut dia, pemerintah paling berperan dalam menentukan mutu komisioner KPU dan Bawaslu ke depan. DPR bisa mengambil peran setelah pansel mendapatkan sejumlah nama untuk tahapan fit and proper test. 

Baca Juga: KPU: Praktik Politik Uang Mengancam Sistem Demokrasi Indonesia

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:59
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19