Kompas TV nasional politik

KPU: Praktik Politik Uang Mengancam Sistem Demokrasi Indonesia

Selasa, 5 Oktober 2021 | 18:18 WIB
kpu-praktik-politik-uang-mengancam-sistem-demokrasi-indonesia
Komisioner KPU Ilham Saputra memberikan keterangan kepada awak media terkait penyegelan ruang kerja Wahyu Setiawan, pada Kamis (9/1/2020). (Sumber: KompasTV/Vidi-Sultoni)

JAKARTA, KOMPAS TV - Pelaksanaan pemilu di Indonesia kerap dikotori dengan adanya dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh sejumlah oknum untuk mendapatkan suara masyarakat. 

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra menyebut, praktik itu bila dibiarkan bisa mengancam sistem demokrasi di Indonesia. Sebab, hal itu mencederai proses berjalannya pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

Baca Juga: KPU soal Usulan Pemerintah Pemilu 15 Mei 2024: Kami Simulasi dan Putuskan 6 Oktober 2021
 
"Menurut sebuah riset, jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4 persen hingga 33,1 persen ini cukup lumayan besar, sangat tinggi kalau dikaitkan dengan standar internasional," kata Ilham seperti dikutip dari Antara, Selasa (5/10/2021).
 
Ia menjelaskan, Indonesia kini menjadi salah satu negara terbesar untuk peringkat politik uang sedunia.

Menurut dia, guna mencegah politik uang terjadi pada penyelenggaraan pemilu mendatang, KPU berupaya memberikan pendidikan pemilih lewat program Desa Peduli Pemilu dan pemilihan.
 
"KPU juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana rusaknya atau negatifnya politik uang dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan," ujarnya.

Ia menambahkan, transaksi politik uang dalam pemilu dan pemilihan akan mengakibatkan pemimpin yang terpilih berperilaku koruptif dan merusak bangsa dan negara.

Baca Juga: Jokowi Usul Pemilu 2024 Dilaksanakan Bulan April, KPU: Akan Timbulkan Problematik
 
"Politik uang ini dapat merusak dan mencederai demokrasi itu sendiri, dapat merusak pemimpin-pemimpin yang kita pilih nanti," katanya.
 
Salah satu hal yang dikhawatirkan atau sudah banyak contoh terjadi, yaitu orang yang terpilih pada pemilu dengan praktik politik uang, kata Ilham, akan melakukan tindak pidana korupsi.
 
"Untuk mengembalikan modal dalam politik uang ketika ada transaksi tersebut," katanya.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV/Antara



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:15
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19