Kompas TV nasional wawancara

Pemerintah Ringankan Sanksi Administrasi dan Hukuman Pidana Pengemplang Pajak

Jumat, 8 Oktober 2021 | 21:43 WIB

KOMPAS.TV - Sanksi administrasi dan hukuman pidana pengemplang pajak diringankan pemerintah dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang baru disahkan.

Di tingkat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, sanksi administrasi diturunkan dari 50% menjadi 30% dari sisa yang harus dibayarkan.

Sementara di tingkat pengadilan maupun banding di Mahkamah Agung diturunkan dari 100% menjadi 60% dari sisa yang harus dibayarkan.

UU harmonisasi peraturan perpajakan ini disahkan di rapat paripurna pengesahan di DPR kemarin dan dihadiri oleh Menkumham Yasonna Laoly.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut sanksi pidana penjara bagi pengemplang pajak dihapus.

Kementerian Keuangan mencatat jumlah penerimaan pajak negara per September 2021 adalah 741,3 triliun rupiah dari total pendapatan negara sebesar 1.177,6 triliun rupiah.

Baca Juga: Pengemplang Pajak di Indonesia Dapat Keringanan Sanksi dan Tak Dipidana, Enak Kan?

Kementerian Keuangan juga mendata wajib pajak tahun ini adalah 45,43 juta untuk wajib pajak orang pribadi dari sekitar 131,06 juta orang bekerja.

Sementara wajib pajak badan mencapai 872.995 perusahaan dari target sebanyak 1,6 juta.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Tauhid Ahmad menilai pengurangan sanksi dan hukuman pengemplang pajak berpotensi mengulang ketidakpatuhan untuk mendapat keringanan periode pajak berikutnya.

Undang-undang hapajak yang baru disahkan diklaim pemerintah sebagai reformasi perpajakan. Namun UU pajak ini juga mengatur kenaikan PPN 11% mulai tahun depan. Selain itu juga kebijakan pengampunan pajak jilid 2 atau tax amnesty yang dimulai Januari 2022.

Penulis : Luthfan

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Nobar Film Kadet 1947

Jumat, 3 Desember 2021 | 16:24 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
16:26
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19