Kompas TV internasional kompas dunia

Ubah Kebijakan Trump, Biden Cabut Larangan Rujukan Aborsi di Klinik Keluarga Berencana

Selasa, 5 Oktober 2021 | 09:48 WIB
ubah-kebijakan-trump-biden-cabut-larangan-rujukan-aborsi-di-klinik-keluarga-berencana
Ribuan demonstran berbaris di luar Mahkamah Agung AS dalam Womens March di Washington, Amerika Serikat, Sabtu, 2 Oktober 2021. Mereka menuntut dikembalikannnya akses terhadap aborsi. (Sumber: Associated Press)


WASHINGTON, KOMPAS.TV – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mencabut larangan rujukan aborsi oleh klinik keluarga berencana, Senin (4/10/2021). Kebijakan ini mengubah kebijakan sebelumnya yang diberlakukan Presiden Donald Trump. 

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (The Department of Health and Human Services/HHS) mengatakan, peraturan baru ini akan mengembalikan program keluarga berencana seperti yang dijalankan di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama. Dalam pemerintahan Obama, klinik dapat merujuk perempuan yang ingin melakukan aborsi ke tempat penyedia layanan tersebut. 

Baca Juga: Negara Kecil di Eropa Ini Melegalkan Aborsi setelah Dilakukan Referendum

“Tujuannya adalah untuk “memperkuat dan memulihkan” layanan ini,” kata Sekretaris HHS Xavier Becerra seperti dikutip dari The Associated Press.

Kelompok-kelompok yang mewakili klinik mengatakan mereka berharap kebijakan baru Presiden Biden akan membuat ribuan fasilitas lokal penyedia layanan aborsi akan beroperasi kembali, yang sebelumnya terguncang pandemi virus corona dan pertempuran ideologis.

“Saya telah mendengar bahwa hampir di mana-mana di negara ini, bawa ada orang-orang yang membuat keputusan bahwa kondisi ini (aborsi) akan baik bagi mereka, yaitu untuk kembali ke program. Perasaan saya adalah bahwa orang-orang telah menunggu aturan itu,” kata Clare Coleman, Presiden Asosiasi Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi Nasional.

Program yang dikenal dengan nama “Title X”, merupakan program yang didanai pembayar pajak, untuk menyediakan lebih dari $250 juta per tahun bagi klinik untuk menyediakan layanan pengendalian kelahiran dan perawatan kesehatan dasar. Program ini terutama ditujukan oleh wanita berpenghasilan rendah dan dari komunitas minoritas. 

Baca Juga: Ratusan Atlet Perempuan AS Desak Mahkamah Agung Lindungi Kebijakan Aborsi

Di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, klinik dilarang merujuk pasien untuk melakukan aborsi. Kelompok aktivis perempuan menyebut kebijakan Trump sebagai "aturan lelucon," dan organisasi medis menyebutnya sebagai pelanggaran hubungan dokter-pasien.

Tetapi kaum konservatif agama dan sosial memuji kebijakan Trump karena memisahkan program keluarga berencana dengan aborsi. Pada hari Senin, Komite Hak Nasional untuk Hidup mengkritik pemerintahan Biden karena menyediakan layanan aborsi dengan menggunakan dana pembayar pajak.

Penulis : Tussie Ayu | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Associated Press



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:29
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19