Kompas TV nasional peristiwa

Sesalkan Serangan KKB di Kiwirok, Komnas HAM Minta Jaminan Keamanan Nakes

Sabtu, 25 September 2021 | 21:43 WIB
sesalkan-serangan-kkb-di-kiwirok-komnas-ham-minta-jaminan-keamanan-nakes
Pratu Ida Bagus Putu S yang gugur dalam kontak tembak dengan Kelompok Separatis Teroris (KST) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Selasa (21/9/2021). (Sumber: Istimewa/Tribun Jogja)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengambil tiga langkah pasca peristiwa kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kiwirok Papua. Peristiwa yang terjadi pada Selasa (21/9/2021) pagi itu mengakibatkan Pratu Ida Bagus Putu, anggota Yonif 403/WP, gugur dan sejumlah tenaga kesehatan terluka dalam kontak senjata dengan KKB.

“Komnas HAM menyesalkan peristiwa ini. Ini bukan serangan pertama terhadap masyarakat sipil atau tenaga kesehatan. Pernah ada kasus kekerasan terhadap guru di Wamena,” ujar Ketua Komnas HAM. Ahmad Taufan Damanik, dalam siaran pers di Youtube, Sabtu (25/9/2021).

Komnas HAM sudah bertemu dengan tenaga kesehatan yang masih dirawat di rumah sakit dan yang sudah pulang ke rumah. Selain itu, Komnas HAM juga sudah bertemu dengan Kapolda Papua untuk meminta jaminan keselamatan bagi mereka yang bertugas, termasuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di Pegunungan Bintang agar para tenaga kesehatan bisa bekerja dengan aman.

“Satu lagi yang jadi bahan negosiasi adalah dokter Gerald Sokoy yang akan diserahkan (oleh KKB),” ucapnya.

Ia ingin memastikan pemulangan Gerald Sokoy dengan aman, termasuk keselamatan tim Komnas HAM yang menjadi mediator.

Baca Juga: 12 Hari Bersembunyi, Warga Akhirnya Berhasil Dievakuasi dari Distrik Kiwirok

Menurut Ahmad, dalam instrumen hukum internasional (Konvensi Jenewa) ada ketentuan larangan tegas menyerang masyarakat sipil, khususnya tenaga medis, dalam konflik bersenjata maupun kondisi damai. Oleh karena itu, ia menegaskan peristiwa di Kiwirok Papua ini bertentangan dengan hukum internasional dan HAM.

Delapan organisasi profesi kesehatan juga sudah mengadukan persoalan ini kepada Komnas HAM pada Jumat (24/9/2021) malam dan mendesak Komnas HAM untuk mendesak pemerintah memastikan keamanan tenaga kesehatan yang bekerja di daerah konflik.

Sejak awal, Komnas HAM selalu mengupayakan negosiasi damai untuk mencari solusi komprehensif. Ia berpendapat Indonesia punya pengalaman seperti konflik Aceh.

Baca Juga: Teror KKB Masih Intai Kiwirok, Puluhan Warga Dievakuasi ke Oksibil di Pegunungan Bintang

Penulis : Switzy Sabandar | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Ngopi

Nasib Anak Yang Lahir Di Penjara (4) - NGOPI

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:07 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
12:40
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19