Kompas TV nasional peristiwa

Ketua Wadah Pegawai KPK: "Saya Masih Yakin Presiden Tak Ingin Kami Diberhentikan..."

Kamis, 16 September 2021 | 19:44 WIB
ketua-wadah-pegawai-kpk-saya-masih-yakin-presiden-tak-ingin-kami-diberhentikan
Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mengunjungi kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/6/2021). Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo meyakini, Presiden Jokowi tak ingin para pegawai KPK yang tak lolos TWK, diberhentikan. (Sumber: Instagram @cholilnafis)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kamis 30 September 2021 mendatang bakal menjadi hari terakhir bakti 56 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib para pegawai tersebut, masih ditunggu. Apalagi, Jokowi sendiri pernah menyatakan bahwa TWK tidak bisa serta merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK.

“Sampai sekarang kami masih yakin bahwa presiden tidak ingin ada pemberhentian terhadap kami,” kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Kamis (16/9/2021).

Yudi Purnomo merupakan satu dari 56 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK. Pada Kamis sore ini, dia mulai membereskan sejumlah barang pribadinya dari meja kerjanya di Gedung Merah Putih KPK untuk dibawa pulang.

Baca Juga: Pegawai KPK Korban TWK Mulai Bereskan Meja Kerja

Sebelumnya pada 17 Mei 2021 lalu, Jokowi pernah menyatakan bahwa TWK tidak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK. Presiden sependapat dengan pertimbangan MK dalam putusan pengujian UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

Menurut Yudi, pernyataan Jokowi tersebut menjadi dasar keyakinannya soal sikap presiden. Namun sayangnya, sampai saat ini setelah Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan pemecatan, belum ada langkah apa pun dari pemerintah untuk membela para pegawai KPK yang diberhentikan melalui TWK.

“Yang jelas kami belum lihat presiden pidato seperti awal Mei. Beliau langsung bicara ada wajah dan suara beliau, itu yang kami yakini,” kata Yudi.

Baca Juga: KPK Berhentikan 56 Pegawai Tidak Lolos TWK Per 30 September 2021

Padahal menurut Yudi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan juga Ombudsman RI sudah melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan pemberantasan korupsi. Komnas HAM dalam kesimpulannya soal TWK, menyatakan telah terjadi 11 pelangggaran HAM dalam proses TWK. Sementara Ombudsman RI juga telah mengeluarkan rekomendasi yang mengatakan bahwa pelaksanaan TWK adalah maladministrasi.

Terusir dari KPK dengan cara seperti itu, kata Yudi Purnomo, merupakan hal yang tak dia sangka.

Penulis : Vidi Batlolone | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:15
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19