Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Pemblokiran Aset Obligor Dinilai Lebih Efektif untuk Tagih Utang BLBI

Kamis, 16 September 2021 | 12:53 WIB
pemblokiran-aset-obligor-dinilai-lebih-efektif-untuk-tagih-utang-blbi
Ilustrasi: Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) (Sumber: Kompas.com/Thinkstockphotos.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai pemanggilan para obligor maupun debitur yang saat ini sedang dilakukan pemerintah belum cukup untuk bisa menagih utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Tujuannya supaya penagihan utang ke obligor menjadi lebih efektif. "Termasuk juga memblokir keuangannya dan baru bisa menggunakan hak tagih," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Rabu (15/9/2021).

Untuk itu perlu tindakan lebih keras misalnya dengan pemblokiran terhadap aset obligor. Boyamin pesimistis cara pemanggilan tersebut efektif menagih utang. 

"Lebih efektif jika dipidanakan," ujarnya. 

Diketahui, pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) secara langsung memanggil 13 debitur sekaligus setelah sebelumnya telah memanggil empat debitur. Hal ini terkait kasus utang BLBI.

Baca Juga: Tak Hanya Keluarga Bakrie, 13 Nama Pengemplang Dana BLBI Dipanggil oleh Satgas BLBI

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, dalam pengumuman pemanggilan di media nasional, Rabu (15/9), langsung memanggil 13 nama obligor.

Satgas BLBI menegaskan, jika para debitur atau pengemplang dana BLBI ini tidak hadir di Lapangan Banteng, akan dilakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Diketahui, total kewajiban BLBI mencapai Rp 110,45 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan Satgas BLBI telah memanggil 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban  di atas Rp 50 miliar.

"Apabila sampai dengan pemanggilan tahap ketiga tidak hadir, kami akan mengumumkan pemanggilan ini ke publik," ujarnya. 

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Kontan.co.id


BERITA LAINNYA


Ngopi

Nasib Anak Yang Lahir Di Penjara (4) - NGOPI

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:07 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
12:43
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19