Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Punya Harta Rp11 T, Sjamsul Nursalim Utus Pengacara Urus Utang BLBI Rp571 M

Kamis, 16 September 2021 | 10:27 WIB
punya-harta-rp11-t-sjamsul-nursalim-utus-pengacara-urus-utang-blbi-rp571-m
Sjamsul Nursalim (Sumber: KOMPAS/Johnny TG)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim memenuhi panggilan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias Satgas BLBI, Rabu (15/9/2021). Ia mengutus pengacaranya untuk menghadapi Satgas BLBI.

"Diwakili kuasa hukum dan sudah legalisasi KBRI Singapura," kata Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, dalam keterangan tertulis kepada media, Rabu (15/9/2021).

Dari catatan Satgas BLBI, Sjamsul Nursalim memiliki utang kepada negara sebesar Rp517,72 miliar, lewat Bank Dewa Rutji dan Bank Dagang Nasional Indonesia.

Sementara itu, obligor BLBI lainnya yang dipanggil di hari yang sama, tidak hadir. Yaitu Sujanto Gondokusumo dari Bank Dharmala, yang memiliki utang Rp904,47 miliar.

Baca Juga: Satgas BLBI Panggil Nirwan dan Indra Bakrie untuk Lunasi Utang ke Negara

Dokumen penanganan hak tagih negara BLBI tertanggal 15 April 2021 menyebutkan, baik Sjamsul Nursalim dan Sujanto Gondokusumo memiliki kemampuan melunasi utang tersebut.
Namun tidak ada jaminan yang dikuasai negara atas utang Sjamsul.

Nama Sjamsul Nursalim kerap muncul dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes. Pada 2020, Forbes mencatat kekayaan Sjamsul mencapai 755 juta dollar AS atau sekitar Rp11,25 triliun.

Salah satu sumber kekayaan Sjamsul adalah pabrik ban Gajah Tunggal, yang merupakan salah satu produsen terbesar di dunia.

Pada April lalu, KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Sjamsul dan istrinya , Itjih Sjamsul Nursalim dalam kasus BLBI.

Alasannya, SP3 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum. Apalagi, salah satu terdakwa kasus yang sama yakni Syafruddin Temenggung, telah dinyatakan bebas di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).

Penulis : Dina Karina | Editor : Iman Firdaus

Sumber :


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Meski Pandemi, Kendal Ngegas Investasi

Jumat, 24 September 2021 | 15:12 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
15:27
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19