PDIP: Kami Tak Akan Tergoda Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan pihaknya tak akan tergoda untuk mengikuti penggiringan opini yang diselenggarakan berbagai lembaga survei kalau banyak pendukung partai berlambang banteng moncong putih itu ingin jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode. 

Seperti diketahui, hasil survei dari lembaga Indostrategic pendukung PDIP dan Golkar setuju dengan wacana masa jabatan tiga periode.

"PDIP tidak akan tergoda dengan bujuk rayu atau framing dari berbagai pihak termasuk dari hasil-hasil survei terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode melalui amandemen UUD NRI 1945," kata Ahmad kepada Kompas TV, Rabu (4/8/2021).

Ia menilai, rencana itu merusak iklim demokrasi yang dianut Indonesia selama ini. Sehingga, ia berharap tak ada lagi yang mencuatkan wacana tersebut di tengah pemerintah sedang fokus penanganan pandemi Covid-19. 

Baca Juga: Survei Voxpol Center: Wacana Presiden Tiga Periode Kemunduran Demokrasi

"Bagi PDIP untuk memastikan kesinambungan pembangunan nasional bukan dengan cara menambah masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode," ujarnya. 

Menurut dia, yang diperlukan bagi bangsa Indonesia adalah memastikan konsep pembangunan nasional yang lebih terarah, berkesinambungan dan berjangka pendek, menengah dan panjang melalui pembentukan konsep Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen terbatas UUD 1945. 

"Di mana dalam amandemen itu memberikan kembali wewenang MPR untuk menetapkan GBHN," katanya. 

Selain itu, Presiden Jokowi sendiri sudah berkali-kali menegaskan bahwa tidak mau jadi presiden tiga periode.

"Sehingga saya juga jadi bertanya-tanya, sebenarnya pengagas wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode itu sebenarnya membawa kepentingan siapa?" kata dia. 

Sebelumnya, pemilih PDIP dan Golkar setuju dengan wacana masa jabatan tiga periode. Artinya, pendukung dan simpatisan dari kedua partai tersebut ingin Presiden Jokowi kembali menjabat untuk melanjutkan kepemimpinannya yang akan habis pada 2024 mendatang. 

Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei Indostrategic terhadap 2.400 responden di 34 provinsi dalam kurun 23 Maret hingga 1 Juni 2021. 

"Dari hasil crossed-tabulasi, jumlah responden masyarakat yang setuju wacana tiga periode, 48,7 persen berasal dari pemilih PDI-P, lalu 15,3 persen berasal dari pemilih Partai Golkar," kata Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam saat membacakan rilis survei secara virtual seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu (4/8/2021). 

Baca Juga: Kritik Keras HNW soal Wacana Presiden Tiga Periode, dari Skenario Darurat Covid-19 hingga Referendum

Ia menjelaskan, responden yang tidak sreg dengan wacana jabatan presiden tiga periode berasal dari pendukung Partai Gerindra 17,28 persen, PKS 13,99 persen, PKB 11,11 persen, dan Demokrat 8,66 persen.