Wakil Ketua Komisi II: Daripada Cat Ulang Pesawat Presiden, Lebih Baik Uangnya untuk Beli Beras

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim melontarkan kritik pedas terhadap keputusan Sekretariat Negara Republik Indonesia yang mengalokasikan anggaran untuk pengecatan ulang pesawat kepresidenan menjadi warna merah-putih.  

Menurut dia, seharusnya uang tersebut bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih mendesak, yaitu pembelian beras terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah. 

"Harusnya anggaran pengecatan ulang pesawat kepresidenan kalau dibelikan beras dan dibagi ke masyarakat di tengah situasi sulit sekarang ini, tentu lebih bermanfaat," kata Luqman kepada Kompas TV, Selasa (3/8/2021). 

Baca Juga: PKS: Anggaran Harusnya Fokus Penanganan Covid-19, Bukan Malah Cat Pesawat Presiden

Ia mengaku akan memanggil Menteri Sekretariat Negara Pratikno setelah masa reses nanti selesai.

Pemanggilan itu untuk meminta penjelasan dari yang bersangkutan ihwal kebijakan tersebut. 

"Tentu saja (Mensekneg Pratikno dipanggil). Walaupun tidak mungkin membatalkan pengecatan pesawat, tetap akan kami bahas setelah reses berakhir," ujarnya. 

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, membenarkan jika pesawat kepresidenan akan dicat ulang menjadi warna merah putih.

Heru menyampaikan, perubahan warna cat pesawat kepresidenan tersebut dilakukan sesuai dengan warna bendera bangsa Indonesia.

“Sudah waktunya untuk diperbaharui. Pilihan warnanya adalah warna kebangsaan merah putih, warna bendera nasional,” kata Heru Budi Hartono melalui pesan singkat yang diterima Kompas.tv, Selasa (3/8/2021).

Di samping itu, Heru mengatakan pesawat kepresidenan juga akan melakukan perawatan besar karena usianya yang sudah mencapai 7 tahun.

“Pesawat itu sudah 7 tahun, secara teknis memang harus memasuki perawatan besar, overhaul. Itu harus dilakukan untuk keamanan penerbangan,” tegasnya.

Baca Juga: Istana: Pesawat Kepresidenan Sudah 7 Tahun, Harus Perawatan Besar

Selain itu, Heru menambahkan pengecatan pesawat kepresidenan rencananya sudah dilakukan sejak 2019 dengan harapan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara.

“Perlu kami jelaskan bahwa alokasi untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN,” jelas Heru.