Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Kemensos Bakal Gunakan Fintech untuk Bansos, Pengamat: Data Harus Akurat Agar Tak Dikorupsi

Selasa, 3 Agustus 2021 | 10:25 WIB
kemensos-bakal-gunakan-fintech-untuk-bansos-pengamat-data-harus-akurat-agar-tak-dikorupsi
Ilustrasi: uang rupiah bantuan bansos BLT. (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah masih menghadapi persoalan terkait ketersediaan data yang memadai. Sementara rencana penyaluran bansos melalui financial technology (fintech) membutuhkan data yang akurat.

Untuk itu, pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengharapkan adanya integrasi data penerima bantuan sosial (bansos) terbaru ke dalam Satu Data Indonesia untuk menunjang penyaluran melalui aplikasi finansial berbasis teknologi (fintech).

"Data itu harus betul-betul akurat, karena data yang amburadul jadi sumber korupsi paling empuk," kata Agus, Senin (2/7/2021).

Ia mencontohkan kondisi di lingkungan rumahnya sendiri yang masih menggunakan data dari 2015 untuk penyaluran bansos, meski data dari pemerintah daerah itu sudah diperbarui pada 2020.

"Itu yang ketahuan di lingkungan saya. Saya lihat langsung, saya tanyakan pada ketua RW (Rukun Warga) saya," terangnya.

Baca Juga: Asyik, Bansos Beras Mulai Disalurkan ke Warga Jakarta, 5 Hal Ini Penting Diperhatikan

Oleh karena itu, menurut Agus, integrasi data ke dalam Satu Data Indonesia menjadi penting, apalagi penyediaan data itu sudah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

"Kalau nggak ada integrasi data, cleansing atau pencucian data benar-benar, ya akan tetap berpotensi dikorupsi," ujar Agus.

Diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini sempat mengatakan akan membuat aplikasi untuk penyaluran bansos yang akan diluncurkan pada 17 Agustus 2021 dengan menggandeng Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perusahaan-perusahaan fintech.

Mensos berharap aplikasi ini dapat mempermudah penerima bansos membelanjakan uang bansos, dengan tidak hanya berbelanja di e-Warong. Ia juga berharap penggunaan aplikasi ini mencegah penerima menyalahgunakan bansos, misalnya membelanjakan rokok atau minuman beralkohol.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Antara


BERITA LAINNYA


SINAU

Penyebab Mabuk Perjalanan dan Cara Mencegahnya

Sabtu, 25 September 2021 | 22:17 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
22:39
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19