Kompas TV nasional politik

Wakil Ketua DPR Desak Kemenkes Lakukan Vaksinasi hingga ke Pelosok Indonesia

Kamis, 29 Juli 2021 | 14:15 WIB
wakil-ketua-dpr-desak-kemenkes-lakukan-vaksinasi-hingga-ke-pelosok-indonesia
Sebanyak 79 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Malino, divaksin Covid-19. Karutan Malino Ambo Asse mengatakan vaksinasi ini dilaksanakan  atas kerjasama dengan Puskesmas Tinggimoncong dan Koramil 1409-04 Tinggimoncong Malino Kabupaten Gowa (Sumber: kanwilkumham sulsel)

JAKARTA, KOMPAS TV – Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memasifkan program vaksinasi hingga ke berbagai pelosok wilayah Indonesia.

Sebab, ketika seluruh masyarakat mendapatkan vaksin, maka bisa menekan penyebaran kasus Covid-19 di Tanah Air. 

Ia mengaku mendapatkan laporan bahwa masih banyak kelompok masyarakat, terutama di kampung-kampung dan wilayah pedalaman yang belum tersentuh vaksinasi. 

”Saya minta agar vaksinasi terus dimasifkan dan dipercepat pengirimannya ke daerah dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang di kampung-kampung karena kasus Covid-19 juga cukup banyak terjadi di kampung-kampung,” kata pria yang karib disapa Cak Imin itu dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021). 

Baca Juga: Stok Habis, Pemkab Kendal Manfaatkan Jatah Vaksin TNI - Polri

Menurut dia, upaya vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok bisa terhambat karena adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10/2021 Pasal 6 Ayat 3 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi. 

"Peraturan ini mewajibkan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat bagi warga negara untuk mengikuti program vaksinasi," ujarnya. 

Politikus PKB itu menilai, persyaratan menunjukkan NIK tersebut telah menyulitkan masyarakat adat dan kelompok rentan.

Karena, tidak sedikit warga Indonesia, yang tidak memiliki NIK. 

”Kendala administrasi seperti ini jangan sampai menjadi sebab tidak berhasilnya vaksinasi nasional. Petugas di lapangan harus memahami kondisi masyarakat. Jika ada kasus-kasus seperti itu jangan lantas masyarakat tidak bisa mendapatkan hak untuk sehat, hak untuk terlindungi dari potensi tertular dan bahkan menjadi korban Covid-19,” kata dia. 

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:45
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19