Kompas TV bisnis kebijakan

Dinilai Timbulkan Ketimpangan, Pekerja Tanpa BPJS Ketenagakerjaan Layak Dapat Subsidi

Rabu, 28 Juli 2021 | 08:39 WIB
dinilai-timbulkan-ketimpangan-pekerja-tanpa-bpjs-ketenagakerjaan-layak-dapat-subsidi
Ilustrasi uang bantuan subsidi upah (BSU) (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Jumlah bantuan subsidi upah (BSU) yang diberikan oleh pemerintah dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM).

Bahkan, sasaran pesertanya hanya pekerja yang mendapat BPJS Ketenagakerjaan, hal ini berpotensi menimpulkan ketimpangan.

 Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, idealnya subsidi upah diberikan sebesar Rp 1,5 juta per bulan untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, melihat banyaknya perkerja yang dirumahkan tanpa digaji selama pelaksanaan PPKM.

”Kalau niatnya untuk menjaga stabilitas daya beli masayarakat, subsidi upah seharusnya diberikan untuk tiga bulan karena dampak dari perpanjangan PPKM untuk sektor-sektor paling terdampak, seperti restoran, bisa dirasakan sampai tiga bulan ke depan,” ujar Bhima, Selasa (27/7/2021), dikutip dari Kompas.id.

Bhima juga menyarankan agar penerima bantuan subsidi upah ditambah menjadi 20-30 juta orang. Pasalnya, terdapat kekhawatiran PPKM yang diperpanjang menimbulkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor. Selain itu, ia pun menyayangkan subsidi upah yang hanya berpihak kepada pekerja di sektor formal.

”Padahal, sebanyak 59 persen tenaga kerja di Indonesia atau sebanyak 78 juta orang bekerja di sektor informal tanpa keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pemerintah tidak dapat menjangkau mereka karena permasalahan basis data,” jelas Bhima.

Baca Juga: Bantuan Subsidi Upah Dinilai Minim, Indef Soroti Nasib Pekerja Tak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Seperti sebelumnya dalam diskusi daring bertema ”PPKM: Gonta Ganti Strategi Ekonomi Kian Tak Pasti” yang berlangsung pada Senin (26/7/2021), ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menilai, bantuan subsidi upah berpotensi menciptakan ketimpangan.

 ”Banyak pekerja di sektor formal yang perusahannya tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Saya pikir Kementerian Ketenagakerjaan juga perlu terbuka kira-kira berapa persen perusahaan yang tidak mendaftar ketenagakerjaan dan bagaimana nasib pekerja di perusahaan itu,” ujarnya.

Diketahui, Subsidi upah tersebut diberikan kepada pegawai yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Penyaluran subsidi untuk periode Agustus dan September 2021 masing-masing senilai Rp 500.000. Subsidi tersebut diperuntukkan bagi pekerja di wilayah yang diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 dan level 3.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Kompas.id


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:33
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19