Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

DPRD Imbau Pemprov Jabar Antisipasi Kemungkinan Gelombang PHK

Selasa, 27 Juli 2021 | 13:40 WIB
dprd-imbau-pemprov-jabar-antisipasi-kemungkinan-gelombang-phk
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto. (Sumber: Kompas.tv//Ant)

BANDUNG, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi Jawa Barat diimbau untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai imbas dari penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto mengatakan, pihaknya meminta Pemda Jabar segera mempersiapkan skema terukur sebagai salah satu solusi seiring gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat.

"Jangan terkesan latah dalam menentukan kebijakan di tengah pandemi, jangan sporadis dan tidak terukur. Dalam hal ini pemda harus bertindak cepat, melakukan konsolidasi tersendiri untuk merumuskan sebuah skema seperti yang terjadi pada skema pemulihan ekonomi," ujarnya di Bandung, Selasa (27/7/2021).

Menurutnya, untuk mengantisipasi dampak gelombang PHK yang terjadi, selain melibatkan seluruh stakeholder, Pemprov Jabar juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMD mempunyai peranan penting untuk dapat memberikan akses bantuan permodalan bagi para pelaku usaha dan masyarakat sehingga dampak dari PHK akibat PPKM Darurat dapat diminimalisir.

Baca Juga: Cegah Ledakan PHK di Sejumlah Sektor, Buruh Akan Lakukan Aksi Mogok Kerja Pada 5 Agustus

"Melibatkan badan usaha milik daerah untuk menyediakan akses permodalan bagi para pelaku usaha, sehingga dampak PHK dari perpanjangan PPKM Darurat ini dapat diminimalisir," katanya.

Sementara itu, kebijakan untuk memperpanjang PPKM dinilai memiliki dampak di berbagai sektor seperti sektor ekonomi yang memiliki penurunan pendapatan per kapita, terlebih ekonomi yang terus menurun. Pemerintah harus membuat gerakan untuk menaikkan pendapatan masyarakat khususnya sektor ekonomi informal.

Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunanda Eka Perwira mengatakan PPKM merupakan suatu pilihan untuk fokus dalam kesehatan dan ekonomi dapat tetap berjalan.

Menurut Yunandar PPKM merupakan salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan yang diambil oleh pemerintah terutama untuk menyeimbangkan antara bagaimana mengatasi dampak kesehatan dan dampak ekonomi.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Antara


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Stok Pupuk Bersubsidi Di Sulut Aman

Sabtu, 18 September 2021 | 00:05 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
03:28
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19