Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Cegah Ledakan PHK di Sejumlah Sektor, Buruh Akan Lakukan Aksi Mogok Kerja Pada 5 Agustus

Selasa, 27 Juli 2021 | 11:03 WIB
cegah-ledakan-phk-di-sejumlah-sektor-buruh-akan-lakukan-aksi-mogok-kerja-pada-5-agustus
Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja dan meminta Menaker untuk menarik surat edaran yang telah dikeluarkan. Aksi ini dilakukan di pelataran Gedung Kemenakertrans, Jakarta Selatan pada Selasa 10 November 2020 (Sumber: Raeka Singgar / Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar aksi mogok kerja pada 5 Agustus mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, puluhan ribu buruh di 1.000 pabrik pada 24 provinsi akan mengibarkan bendera putih sebagai bentuk kekecewaan akibat situasi pandemi Covid-19.

"Kami melakukan aksi besar-besaran dengan prokes ketat dan semua prosedur PPKM level 4. Bendera putih akan dikibarkan dengan tiga tuntutan," terangnya dalam konferensi pers, Senin (26/7/2021).

Tiga tuntutan yang dimaksud antara lain, yang pertama, selamatkan nyawa buruh, cegah penularan covid-19, cegah ledakan PHK. Kedua, batalkan omnibus law. Ketiga, pemerintah diminta menerapkan kembali upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2021.

Selain itu, permintaan buruh yang tak didengar adalah aturan soal jam kerja bergilir. Ketiadaan aturan itu membuat sejumlah pabrik tetap beroperasi 100 persen, sehingga banyak buruh yang terpapar covid-19. Bahkan, banyak buruh yang meninggal dan sakit karena terpapar covid-19.

“Buruh menyerah karena sudah berulang-ulang teriak jam bergilir," katanya.

Baca Juga: KSPI Kritik Perpanjangan PPKM; Akan Banyak Buruh Dirumahkan

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan bahwa selain meminta untuk mengatur jam bergilir di situasi pandemi Covid-19, mereka juga berulang-ulang meminta agar yang isoman diberikan vitamin dan obat-obatan gratis melalui jaringan BPJS kesehatan tetapi tidak ditanggapi.

"Aksi ini akan dilakukan dengan berhenti produksi di dalam pabrik. Kami akan keluar dari pabrik, tapi tetap di lingkungan perusahaan," tegasnya.

Sektor terdampak

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:32
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19