Kompas TV nasional politik

Ini Saran Wakil Ketua Komisi II ke Mendagri agar Kepala Daerah Tak Takut Gelontorkan Dana Bansos

Senin, 26 Juli 2021 | 11:36 WIB
ini-saran-wakil-ketua-komisi-ii-ke-mendagri-agar-kepala-daerah-tak-takut-gelontorkan-dana-bansos
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim (Sumber: Dokumen pribadi)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim menyoroti rendahnya realisasi belanja bantuan sosial (Bansos) di sejumlah daerah. Ia mengimbau agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan terobosan supaya kepala daerah tak takut dalam menggelontorkan anggaran bansos. 

Politikus PKB itu mengimbau Mendagri Tito untuk mengajak seluruh petinggi penegak hukum agar pencairan dan penyaluran bansos dapat diawasi, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan. 

"Pak Mendagri secepatnya mengundang Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK dan Ketua BPK untuk membahas nota kesepahaman (MoU) bersama, bahwa seluruh aparat penegak hukum dan BPK akan melakukan langkah pencegahan penyimpangan atas realisasi belanja daerah," kata Luqman kepada Kompas TV, Senin (26/7/2021). 

Baca Juga: Mendagri Minta Pimpinan Daerah di Luar Jawa-Bali Percepat Proses Penyaluran Bansos Selama PPKM

Setelah itu, karena sudah dilakukan pendampingan ketat, maka seluruh penegak hukum dan BPK berkomitmen tidak akan mempermasalahkan secara audit dan hukum. 

"Utamanya bansos dan belanja tanggap Covid-19 tahun ini masih terjadi kekurangan di sana-sini," ujarnya. 

Menurut dia, rendahnya realisasi belanja bansos daerah dan belanja tanggap darurat covid-19 lainnya, dipicu oleh trauma pengalaman para kepala daerah atas yang pada akhirnya mendatangkan masalah berat. 

"Baik ketika auditor-auditor BPK melakukan pemeriksaan maupun proses hukum," kata dia. 

Ia mendesak kepada seluruh kepala daerah agar mengedepankan kepentingan rakyat yang hidupnya harus ditolong karena pandemi Covid-19 untuk menjadi pertimbangan utama. 

"Jika terdapat kekhawatiran kelak akan muncul masalah, para kepala daerah sebaiknya berkonsultasi dan meminta pendampingan dari penegak hukum di daerahnya dalam pengelolaan dana bansos. Ingat, kecepatan dan ketepatan realisasi belanja bansos merupakan kunci penting dari sukses pemerintah menangani pandemi Covid-19," katanya. 

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:48
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19