Kompas TV nasional peristiwa

Mendagri Minta Pimpinan Daerah di Luar Jawa-Bali Percepat Proses Penyaluran Bansos Selama PPKM

Senin, 26 Juli 2021 | 09:47 WIB
mendagri-minta-pimpinan-daerah-di-luar-jawa-bali-percepat-proses-penyaluran-bansos-selama-ppkm
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (Sumber: Dok. Kemendagri)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pimpinan daerah di 45 wilayah luar Jawa-Bali untuk mempercepat proses penyaluran bantuan sosial selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Gubernur, Bupati dan Wali kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD," kata Mendagri dalam instruksi nomor 25 tahun 2021 tentang PPKM Covid-19 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dikutip Senin (26/7/2021).

Lebih lanjut Mendagri menyebutkan bantuan sosial yang dimaksud, yakni berupa bantuan yang berasal dari pusat yang bersumber pada APBD serta turut memastikan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk segera disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca Juga: Minta PPKM Diperpanjang, Guru Besar UI: Semua yang Terdampak Sebaiknya Dapat Bansos

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kebutuhan tambahan pendanaan, maka setiap Gubernur, Wali Kota, dan Bupati agar segera melakukan rasionalisasi atau realokasi anggaran dari program yang kurang prioritas ke anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial.

"Lakukan rasionalisasi dan atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas (dan dialihkan) pada anggara-anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial," tambahnya.

Sementara itu terkait BLT-DD, Mendagri meminta percepatan penyaluran dan pelaksanaan. Dalam hal ini, Bupati atau Wali Kota agar segera melakukan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa.

Baca Juga: Daftar 45 Wilayah di Luar Jawa-Bali yang Menerapkan PPKM Level 4

Adapun peraturan desa itu meliputi APBDesa, pengesahan data KPM, dan perekaman data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kepala Desa untuk melakukan pendataan, penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta, melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD," pungkasnya.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:03
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19