Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Warga Prasejahtera di Kota Palu Terima Bansos Senilai Rp 600 Ribu

Senin, 26 Juli 2021 | 10:01 WIB
warga-prasejahtera-di-kota-palu-terima-bansos-senilai-rp-600-ribu
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid (kiri) secara simbolis menyerahkan bantuan sosial tunai (BST) kepada warga prasejahtera di Kantor Pos Palu, Minggu (25/7/2021). (Sumber: KOMPAS.TV/Ant.)

PALU, KOMPAS.TV - Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada warga prasejahtera di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Bantuan per bulan tersebut senilai Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun Wali Kota Palu Hadianto Rasyid secara simbolis menyerahkan BST periode Mei-Juni 2021 dari Kementerian Sosial kepada perwakilan keluarga penerima manfaat di Kantor Pos Palu. Sehingga, KPM langsung menerima uang senilai Rp 600.000 untuk bulan Mei dan Juni 2021.

"Bantuan sosial ini sebagai bentuk perlindungan sosial dari pemerintah pusat terhadap warga prasejahtera di seluruh Tanah Air, tidak terkecuali warga Palu," katanya, Minggu (25/7/2021)

Lebih lanjut, Hadianto Rasyid menjelaskan, pemerintah memberikan beberapa bantuan sosial kepada warga prasejahtera pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penularan Covid-19.

Baca Juga: Minta Pemda Ikut Salurkan Bansos, Mendagri Tito Sebut akan Berkunjung ke Daerah Seret Bantuan

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) jumlah penerima bantuan sosial tunai dari pemerintah di Kota Palu sebanyak 6.993 keluarga. Selain memberikan bantuan sosial tunai, pemerintah membagikan bantuan 10 kg beras per keluarga kepada 16.022 keluarga prasejahtera di Kota Palu selama PPKM.

"Diharapkan bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya mereka yang terdampak Covid-19," ujarnya

Di samping itu, Hadianto Rasyid mengimbau agar penyalur bantuan yang dipercaya Kemensos jangan sampai memotong sepeser pun hak warga miskin. Sementara, warga diingatkan untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan saat mengambil bantuan dari pemerintah.

Baca Juga: Ketua DPR Soroti soal Bansos Mandeg di Pemda: Bagaimana Mau Bangun Kepercayaan Rakyat?

 

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Antara


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:47
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19