Kompas TV nasional peristiwa

Hari Terakhir PPKM, Guru Besar FKUI: Antisipasi Kenaikan Kematian Lagi kalau PPKM Dilonggarkan

Minggu, 25 Juli 2021 | 13:31 WIB
hari-terakhir-ppkm-guru-besar-fkui-antisipasi-kenaikan-kematian-lagi-kalau-ppkm-dilonggarkan
Tjandra Yoga Aditama Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sekaligus mantan Direktur Penyakit Menular WHO SEARO (Sumber: Dok. Yarsi)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah harus mengantisipasi kenaikan jumlah kematian akibat Covid-19 apabila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diputuskan untuk dilonggarkan.

Pernyataan itu disampaikan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sekaligus mantan Direktur Penyakit Menular WHO SEARO Tjandra Yoga Aditama, sebagai masukan kepada pemerintah jelang berakhirnya PPKM Darurat Jawa-Bali yang kemudian diubah menjadi PPKM berlevel.

"Dalam hal ini tentu perlu untuk diantisipasi kemungkinan kenaikan kematian lagi kalau PPKM dilonggarkan. Kita tahu bahwa kalau kematian sudah dengan sedih terjadi, maka hal ini tidak dapat dikembalikan lagi," kata Tjandra dalam keterangan resminya dikutip Minggu (25/7/2021).

Perlu diketahui, berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19, angka kematian pada Juli mengalami puncak dengan jumlah mencapai 1.500 orang. Pada Sabtu (24/7/2021) jumlah pasien Covid-19 sebanyak 1.415 orang.

Baca Juga: Hari Terakhir PPKM Level 4, Ini Pantauan Penyekatan di Kawasan Lenteng Agung, Jakarta

Atas hal tersebut, Tjandra mengusulkan bahwa situasi Indonesia masih membutuhkan pembatasan sosial dan pembatasan pergerakan untuk menekan angka penularan virus Covid-19.

Sebab dari jumlah kematian yang terus tinggi membuat situasi Indonesia perlu menerapkan Public Health and Social Measure (PHSM) yang ketat.

Dalam hal ini, Tjandra berpesan agar pada situasi pandemi ini pelonggaran jangan berlandaskan ekonomi, pasalnya jika secara epidemiologi buruk, maka akan berdampak pula pada perekonomian.

"Jangan sampai pelonggaran diberikan karena alasan ekonomi dan lalu situasi epidemiologi jadi memburuk maka dampak ekonominya malah bukan tidak mungkin jadi lebih berat lagi," terangnya.

Baca Juga: Komisi IX Minta Pemerintah Tak Kurangi Jumlah Testing Selama PPKM Berlevel

Menurut Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit & Kepala Badan Litbangkes Kemenkes RI, jika kemudian PPKM atau pembatasan pergerakan kembali dilakukan seluruh sektor yang terdampak bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Pembatasan sangat mungkin untuk dilakukan kembali terutama di tengah angka positivity rate yang masih 25 persen dan angka penularan Covid-19 varian Delta yang masih sangat tinggi sekitar 5,0-8,0.

"Artinya, sehingga pembatasan sosial masih amat diperlukan untuk melindungi masyarakat kita dari penularan dan dampak buruk penyakit Covid-19," pungkasnya.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:37
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19