Kompas TV nasional politik

Komisi IX Minta Pemerintah Tak Kurangi Jumlah Testing Selama PPKM Berlevel

Minggu, 25 Juli 2021 | 10:46 WIB
komisi-ix-minta-pemerintah-tak-kurangi-jumlah-testing-selama-ppkm-berlevel
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto : Erman/Man (Sumber: Doc. Parlementaria)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena meminta pemerintah tak mengurangi jumlah testing atau pemeriksaan kasus Covid-19 setiap harinya saat penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel. Seperti diketahui, hari ini merupakan terakhir diterapkannya kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali. 

"Perlu juga diperkuat testing, tracing, treatment plus kapasitas posko atau satgas level mikro yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat menjaga aspek hulu dan bantu warga yang isoman (isolasi mandiri)," kata Melki kepada Kompas TV, Minggu (25/7/2021). 

Politikus Partai Golkar itu menyebut, apabila pemerintah memutuskan untuk memperlonggar, dirinya mengimbau agar pengawasan protokol kesehatan (Prokes) berjalan dengan baik. Sebab, selama ini pihaknya kerap mendapatkan laporan kalau di sejumlah fasilitas publik masih banyak yang tidak mematuhi prokes. 

Baca Juga: Bantuan Subsidi Upah Hanya di Wilayah PPKM Darurat, Cek Lengkapnya!

"Kita masih lihat bahwa masyarakat masih banyak sekali yang belum melaksanakan prokes di tempat-tempat fasilitas publik, misalnya di pasar banyak yang belum disiplin memakai masker. Ini yang mesti diperhatikan bahwa prokes berjalan," ujarnya. 

Selain itu, dirinya menyoroti lonjakan angka kematian akibat Covid-19 beberapa hari terakhir ini. Sehingga, diharapkan pemerintah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan saat PPKM berlevel nanti.

"Tapi memang ada suatu hal yang mulai cukup tinggi adalah angka kematian, tentu pemerintah yang perlu bisa melihat detail kondisi lapangan. Tapi aspek kesehatan tetap harus yang utama dan ekonomi menjadi bagian kedua yang kita siapkan bersama dengan aspek sosial," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menggunakan istilah baru, yaitu PPKM level 1 sampai  4 usai mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat. Sejak awal pandemi, pemerintah memakai banyak istilah secara bergantian untuk menyebut kebijakan pembatasan sosial.

"Presiden memerintahkan agar tidak lagi menggunakan nama PPKM darurat ataupun mikro. Namun, kita gunakan yang sederhana, yaitu PPKM Level 4 yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2021," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: Pembagian Daging Kurban Untuk Warga Terdampak PPKM

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:07
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19