Wakil Ketua MPR Desak Mensos Risma Segera Cairkan Bansos Tunai ke 10 Juta Penerima

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid mendesak kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk segera mencairkan bantuan sosial (bansos) tunai kepada 10 juta penerima.

Hal ini menyusul dirinya mengetahui bahwa hingga saat ini pihak PT Pos Indonesia hanya menerima surat pencairan untuk 2 juta masyarakat. 

"Pada Rabu (14/7/2021) di mana PPKM sudah berjalan 11 hari, PT Pos sebagai agen penyalur bansos baru menerima surat perintah bayar dari Kemensos, itu pun hanya untuk 2 juta penerima dari total 10 juta penerima bansos tunai," kata Hidayat kepada Kompas TV, Kamis (15/7/2021). 

Baca Juga: Pimpinan Komisi IX Desak Pemerintah Perpanjang Protokol Darurat Kesehatan dan Berikan Bansos Tunai

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menyebut, masalah akurasi data dan kelambanan pelaksanaan bansos tunai ini juga diperparah dengan tidak segera dilibatkannya pihaknya dalam membahas dan memutuskan verifikasi dan validasi data bansos Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sehingga ia pun mempertanyakan kebenaran dan kevalidan dari data penerima yang dipergunakan oleh Kementerian Sosial saat ini. 

“Alih-alih bersinergi dengan Komisi VIII DPR-RI untuk membahas verivali data sehingga bansos PPKM Darurat bisa lebih tepat sasaran, dan bisa menjauhkan dari bansos dikorupsi, Menteri Risma malah menghadirkan kegaduhan publik, dengan marah-marah di depan umum yang membawa-bawa Papua sehingga membuat marah warga Papua," ujarnya. 

Politikus PKS itu menambahkan, PPKM Darurat membuat masyarakat dan para pengusahan kian mengalami kesulitan ekonomi, sehingga pemerintah seharusnya sejak dari awal sudah mengantisipasi melunasi janjinya dengan segera menyalurkan semua bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19. 

Baca Juga: Hina Polisi Saat PPKM Darurat, Pedagang Bakso Ditangkap

Hal ini tentu dengan tetap memperhatikan verivikasi dan validasi data penerima, agar tak terulang kasus-kasus bermasalah sebelumnya, termasuk bansos yang dikorupsi tersebut. 

“Harusnya pemerintah benar-benar antisipatif dan melaksanakan kewajiban konstitusionalnya yaitu segera melindungi seluruh Rakyat Indonesia dari corona, kelaparan, dan dampak sosial ekonomi dari diberlakukannya PPKM Darurat itu," kata dia. 

Saat ini, lanjut Hidayat Nur Wahid, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian masih, sehingga terpaksa keluar mencari nafkah, dikarenakan tidak kunjung cairnya bansos dari pemerintah. 

Baca Juga: Distribusi Bansos di Jakarta Terlambat, Begini Kata Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia

"Mensos harusnya peka dan peduli akan hal ini, dengan segera mencairkan bansos tunai, bahkan lebih baik lagi jika perjuangkan perluasan penerima bansos akibat semakin banyaknya WNI terdampak Covid-19," katanya.