Erick Thohir: Tidak Mungkin Vaksin Sumbangan Dikomersialisasikan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah selama ini selalu transparan soal ketersediaan vaksin Covid-19 di Tanah Air.

“Apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Misalnya ada tuduhan ini memakai APBN, vaksin gotong royong sejak awal tidak memakai APBN. Lalu ini tuduhan, oh vaksin sumbangan dipake, aduh masya Allah,” kata Erick Thohir, Selasa (13/7/2021).

“Saya rasa, saya dan tim saya bukan dari bagian seperti itu lah. Kita nggak mungkin vaksin sumbangan dikomersialisasikan. Masya Allah. Mohon maaf masya Allah,” tambahnya.

Erick juga merespons soal tudingan bahwa vaksin gotong royong bercampur dengan program vaksin gratis pemerintah. Dalam responsnya, Erick membantah anggapan tersebut.

Baca Juga: Vaksinasi Berbayar, Moeldoko: Tidak Ada Unsur Paksaan yang Mampu Silakan

“Ada yang bicara ini bercampur dengan program vaksin gratis pemerintah, tidak. Kan sudah jelas alurnya, ada yang gotong royong, ada yang gratis dari pemerintah. Nah lalu yang bergotong royong itu gratis gak? Gratis. Berbayar karena apa? Yang bayar perusahaan,” ujarnya.

“Betul kan? Jadi bukannya tadi para pegawainya itu suruh bayar. Dibayar perusahaan diberikan gratis kepada pegawainya. Nah itu. Sekarang gimana kondisi vaksin gotong royong? Sesuai penugasan dari pemerintah,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah untuk membatalkan vaksinasi gotong-royong yang berbayar.

Pernyataan itu disampaikan Nihayatul Wafiroh terkait vaksin gotong royong yang dikomersialkan kepada masyarakat.

“Jadi kalau ini ditunda, jangan hanya ditunda, tapi dibatalkan,” tegas Nihayatul Wafiroh, Senin (12/7/2021).

Nihayatul Wafiroh menambahkan, sikapnya yang tidak setuju vaksin gotong royong berbayar akan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (13/7/2021).

Baca Juga: Kadin Sebut 10,5 Juta Orang Sudah Daftar Vaksinasi Gotong Royong

“Besok selasa kami akan mengundang Kemenkes dan akan kami bahas soal vaksin,” ujarnya.

Di tengah situasi pandemi Covid-19 dan keinginan untuk mencapai target herd immunity, Nihayatul Wafiroh menuturkan, pemerintah seharusnya memperbanyak lokasi pelayanan vaksinasi, bukan justru memperjualkan vaksinasi.

“Kalau mau kekebalan yang dipush, yang didorong adalah pemberian vaksin pada masyarakat bukan dijual,” ujar Nihayatul Wafiroh.

“Untuk melakukan kekebalan itu, tapi bagaimana lokasi vaksin diperbanyak,” tambahnya.