Kompas TV bisnis kebijakan

Ditanggung Konsumen, Peneliti Sarankan Pengenaan Pajak Karbon Perlu Dikaji Ulang

Selasa, 6 Juli 2021 | 08:54 WIB
ditanggung-konsumen-peneliti-sarankan-pengenaan-pajak-karbon-perlu-dikaji-ulang
Ilustrasi pelepasan emisi karbon. (Sumber: Unsplash/Cristi Goia)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah disarankan perlu mempertimbangkan ulang rencana pemungutan pajak karbon. Hal ini untuk menghindari tekanan terhadap iklim usaha di tengah pandemi Covid-19.

Peneliti dari Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman, melalui keteragan resminya di Jakarta mengungkapkan, pemerintah bersama kementerian atau lembaga dinilai perlu berkomunikasi lebih lanjut dengan pelaku usaha terkait rencana penetapan pungutan pajak karbon untuk menghindari tekanan terhadap iklim usaha di tengah pandemi Covid-19.

Adapun pertimbangan ulang rencana pemungutan pajak karbon tersebut, mulai dari sisi besaran tarif, entitas yang akan menjadi objek pajak, serta sektor atau aktivitas yang tercakup dalam pajak karbon.

“Koordinasi antara Kementerian dan dunia usaha untuk menyusun skema pajak karbon agar tidak menambah beban masyarakat di tengah menurunnya daya beli yang saat ini terdampak pandemi,” jelasnya, Senin (5/7/2021).

Baca Juga: Pemerintah Tengah Mengevaluasi Pajak Karbon untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Menurut Ferdy, komunikasi intensif pemerintah dengan kementerian dan lembaga terkait menyangkut kebijakan tersebut karena pengenaan pajak atas emisi karbon ini akan ditanggung konsumen.

Selain itu, rencana pemerintah memungut pajak karbon sulit diwujudkan sejalan dengan masih belum meredanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada lesunya dunia usaha dan menurunnya daya beli masyarakat.

"Efek ke dunia usaha pasti besar, karena pasti menambah beban produksi, yang ujungnya juga akan ditanggung masyarakat selaku konsumen. Saat pandemi Covid-19, banyak perusahaan kinerjanya turun, meskipun itu perusahaan besar," ujar Ferdy

Kebijakan ini akan memberikan efek domino kepada sektor usaha lainnya, selain tentunya memperburuk iklim investasi, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pengenaan emisi karbon sebagai barang kena pajak.

"Pajak karbon tujuannya untuk meredam emisi (gas rumah kaca). Tapi harus ada transisi untuk meminimalisasi beban kepada masyarakat. Harus ada persiapan dan kombinasi, dan ini hanya bisa dilakukan jika ada komunikasi dengan pelaku usaha," katanya.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Tipu 3 Orang, ASN Calo CPNS Ditangkap

Minggu, 17 Oktober 2021 | 16:54 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
17:15
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19