Kompas TV bisnis kebijakan

Pemerintah Tengah Mengevaluasi Pajak Karbon untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Sabtu, 12 Juni 2021 | 20:44 WIB
pemerintah-tengah-mengevaluasi-pajak-karbon-untuk-pengurangan-emisi-gas-rumah-kaca
Ilustrasi pelepasan emisi karbon. (Sumber: Unsplash/Cristi Goia)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak memadai untuk membiayai upaya mitigasi perubahan iklim sesuai target pengurangan emisi gas rumah kaca.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, peran APBN sebenarnya sangat vital sebagai instrumen fiskal untuk mendorong transformasi industri hijau. Namun, keterbatasan pendanaan menjadi kendala besar untuk mewujudkan target tersebut. 

Dari situ, pemerintah mencari cara lain untuk memenuhi target pengurangan emisi karbon. Salah satunya mematangkan dan mengevaluasi penerapan harga karbon atau nilai ekonomi karbon (carbon pricing). 

Menurut Febrio, penetapan harga karbon dalam berbagai bentuk bisa menjadi solusi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta menjadi sumber baru bagi pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

”Dibutuhkan kombinasi kebijakan yang kuat dari segi fiskal dan keuangan. Di tengah kondisi pemulihan ekonomi ini, kami terus mempertimbangkan dan mengevaluasi penerapan carbon pricing,” kata Febrio, dikutip dari Kompas.id.

Salah satu bentuknya adalah pajak karbon, yang saat ini tertuang dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terkait perluasan obyek pajak pertambahan nilai (PPN).

Baca Juga: Pendanaan Mitigasi Gas Rumah Kaca Mencapai Rp3.461 Triliun Hingga Tahun 2030

Adapun subyek pajak karbon adalah orang atau perusahaan yang membeli barang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan karbon.

Secara bersamaan, kontribusi swasta untuk melakukan investasi hijau juga didorong melalui berbagai fasilitas perpajakan.

Antara lain, pembebasan pajak atau pemberian diskon pajak 100 persen hingga 20 tahun (tax holiday), keringanan pajak untuk bisnis panas bumi (geotermal), pembangkit listrik energi terbarukan, dan industri bioenergi. 

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Panglima TNI Marah!

Jumat, 3 Desember 2021 | 16:55 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
17:07
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19