Kompas TV regional peristiwa

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Sarankan PSBB 14 Hari jika Ingin Tekan Kasus Covid-19

Senin, 21 Juni 2021 | 16:47 WIB
ketua-komisi-a-dprd-dki-jakarta-sarankan-psbb-14-hari-jika-ingin-tekan-kasus-covid-19
Ilustrasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Sumber: Shutterstock)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota fraksi partai Demokrat, Mujiyono, menyarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat selama 14 hari jika ingin menekan angka penularan Covid-19 di wilayah Jakarta. 

"Iya 14 hari aja tidak usah lama-lama, kalau mau nurunin ya," kata Mujiyono saat dihubungi melalui telepon, Senin (21/6/2021). 

Ia mengingatkan bahwa memberlakukan PSBB ketat tentu pasti berisiko khsusunya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tapi dengan segala risiko, pasti kalau berkepenjangan, PAD makin turun lagi, posisi DKI Jakarta di sini tidak bisa minta bantuan negara lain, bantuan keuangan negara lain kan ga bisa, yang ngutang kan pemerintah pusah, DKI terimanya dari pusat," jelas Mujiyono. 

Baca Juga: Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jakarta Capai 90 Persen

Ia pun mengatakan guna menekan lonjakan kasus Covid-19 di wilayah Jakarta yang terjadi selama beberapa hari belakang, kebijakan Pemprov DKI harus didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah dari daerah penyangga DKI. 

"Gini lho, kebijakan Pemprov DKI Jakarta akan sukses bila, pertama akselerasi dengan pemerintah pusat terjalin dengan baik, kedua, akselerasi dengan pemerintah daerah penyangga DKI Jakarta juga harus baik," jelasnya. 

"Contoh misal pelarangan soal kafe beberapa bulan lalu, di DKI tidak boleh, tempat nyanyi (karaoke) di Jakarta tidak boleh, tetapi di Bekasi boleh, akhirnya orang pergi ke Bekasi, gitu kan? Itu (kebijakan) harus sama," tambahnya. 

Baca Juga: Jam Malam DKI Jakarta Berlaku Mulai Hari Ini, Penyekatan Pukul 21.00-04.00 WIB

Mujiyono menambahkan, jika perlu pemprov DKI memberlakukan kebijakan semi lockdown guna mengatasi situasi saat ini. 

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:48
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19