Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

PPN Sembako Diberlakukan Setelah Ekonomi Pulih

Jumat, 11 Juni 2021 | 21:50 WIB
ppn-sembako-diberlakukan-setelah-ekonomi-pulih
Bahan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat seperti tempe akan segera dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, Kompas.TV – Pemerintah Masih Menggodok  Rancangan Undang-Undang  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), di mana salah satunya mengatur ketentuan Pajak Pertambahan Nilai untuk Bahan Pokok serta sekolah.

Staff Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan tersebut masih akan dibahas lagi Bersama DPR dan juga mendengar masukan dari pihak lain. Nantinya pembahasan akan memperhatikan nilai keadilan yang disesuaikan kondisi masyarakat saat ini.

Nilai keadilan yang dimaksud adalah besaran tarif PPN yang lebih besar dikenakan untuk barang yang dikonsumsi kalangan atas.

Sementara barang yang dikonsumsi masyarakat bawah akan dikenakan biaya rendah. Pemberlakuan aturan itu pun akan disesuaikan kondisi ekonomi yang sudah pulih.

Baca Juga: Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Tolak PPN Sembako, Ini Alasannya

“Jadi pemerintah akan menyusun betul waktunya kapan. Melindungi masyarakat di kelompok bawah terutama melalui Bansos dan subsidi yang diberikan untuk mendukung rumah tangga,” kata Yustinus dalam video yang dikirimkan kepada KompasTV, Jumat (11/6/2021).

Aturan PPN Bahan Baku memang menjadi kontroversi, karena dianggap memberatkan masyarakat jika nantinya diterapkan.

Pengenaan PPN akan membuat harga-harga sembako mengalami kenaikan harga. Secara tidak langsung juga akan membuat pengeluaran masyarakat semakin besar.

Pemerintah, menurut Yustinus, tidak akan memasukan aturan ini saat pandemi masih berlangsung.  Implementasinya akan memperhatikan pemulihan ekonomi nasional.

Aturan ini nantinya akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, yang mengalami penyusutan akibat pandemi.

Penulis : Juni Triyanto | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:34
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19