Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

PPN Sembako Diberlakukan Setelah Ekonomi Pulih

Jumat, 11 Juni 2021 | 21:50 WIB
ppn-sembako-diberlakukan-setelah-ekonomi-pulih
Bahan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat seperti tempe akan segera dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, Kompas.TV – Pemerintah Masih Menggodok  Rancangan Undang-Undang  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), di mana salah satunya mengatur ketentuan Pajak Pertambahan Nilai untuk Bahan Pokok serta sekolah.

Staff Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan tersebut masih akan dibahas lagi Bersama DPR dan juga mendengar masukan dari pihak lain. Nantinya pembahasan akan memperhatikan nilai keadilan yang disesuaikan kondisi masyarakat saat ini.

Nilai keadilan yang dimaksud adalah besaran tarif PPN yang lebih besar dikenakan untuk barang yang dikonsumsi kalangan atas.

Sementara barang yang dikonsumsi masyarakat bawah akan dikenakan biaya rendah. Pemberlakuan aturan itu pun akan disesuaikan kondisi ekonomi yang sudah pulih.

Baca Juga: Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Tolak PPN Sembako, Ini Alasannya

“Jadi pemerintah akan menyusun betul waktunya kapan. Melindungi masyarakat di kelompok bawah terutama melalui Bansos dan subsidi yang diberikan untuk mendukung rumah tangga,” kata Yustinus dalam video yang dikirimkan kepada KompasTV, Jumat (11/6/2021).

Aturan PPN Bahan Baku memang menjadi kontroversi, karena dianggap memberatkan masyarakat jika nantinya diterapkan.

Penulis : Juni Triyanto | Editor : Hariyanto Kurniawan





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:51
IKUTI WEBINAR KOMPAS INSTITUTE BERTAJUK "BRAND STORY THROUGH MEDIA", DAFTAR DI INSTITUTE.KOMPAS.ID   TIONGKOK PERSILAKAN WARGA TAIWAN DATANG KE WILAYAHNYA UNTUK MENGIKUTI VAKSINASI COVID-19   RUSIA BERSIAP KIRIM SATELIT CANGGIH KE IRAN YANG AKAN TINGKATKAN KEMAMPUAN MATA-MATA   PROGRES PEMBANGUNAN DEPO STASIUN LRT DI JATIMULYA,BEKASI, JABAR, MENCAPAI 44,18%   SATGAS COVID-19: KENAIKAN KASUS KORONA DI DKI JAKARTA 300% DALAM 10 HARI   KEMENKES: 29 KEMATIAN PASCAVAKSINASI TAK TERKAIT VAKSIN COVID-19   PASCALIBUR LEBARAN, JUMLAH ZONA MERAH COVID-19 DI INDONESIA PER 6 JUNI 2021 MENINGKAT MENJADI 17 DAERAH   MENTERI BUMN ERICK THOHIR ANGKAT DONI MONARDO JADI KOMISARIS UTAMA PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (INALUM)   BNPB JADIKAN RS LAPANGAN IJEN BOULEVARD DI KOTA MALANG SEBAGAI ANTISIPASI JIKA TERJADI LONJAKAN KASUS COVID-19   KOMPOLNAS MINTA POLISI TIDAK TUNGGU PERINTAH PRESIDEN UNTUK TINDAK PUNGLI   PEMKOT SURABAYA: PENCETAKAN AKTA KELAHIRAN BAYI YANG BARU LAHIR BISA DISELESAIKAN DI RS ATAU BIDAN   KEMENPAN DAN RB TEGASKAN PIHAKNYA TIDAK PERNAH KELUARKAN SURAT SOAL PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PNS   PBNU TOLAK RENCANA PEMERINTAH UNTUK MEMUNGUT PPN DARI PENDIDIKAN DAN SEMBAKO   DUKCAPIL KEMENDAGRI JALIN KERJA SAMA DENGAN PLN SOAL PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN