Menkeu Sri Mulyani Pastikan PPN Sembako Belum Dilakukan dalam Waktu Dekat, Fokusnya Masih Pemulihan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan pemerintah masih fokus pada pemulihan ekonomi.

Penegasan ini untuk menepis isu soal rencana pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako yang ada dalam draf Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Menurut Sri Mulyani draf Rancangn UU tersebut baru dikirimkan ke DPR dan belum ada pembahasan mengenai hal yang ada di dalam UU tersebut. Termasuk PPN pada sembako.

Baca Juga: Sorotan: Sembako Hingga Sekolah akan Kena PPN

Ia juga menyayangkan draf Rancangan UU KUP bocor ke publik dan membuat situasi pemerintah dengan DPR menjadi canggung karena para anggota dewan belum menerima draft resmi dokumen PPN atau draft Rancangan UU KUP.

Telebih dokumen yang keluar ke publik dangan aspek yang terpotong dan tidak secara menyeluruh.

Di sisi lain, pemerintah belum bisa menjelaskan secara detail mengenail isu tarif PPN pada sembako lantaran belum ada pembahasan dengan DPR.

Jika nantinya sudah dibahas, Sri Mulyani bakal menjelaskan secara gamblang mulai dari siapa saja yang pantas untuk kena pajak, siapa yang harus bergotong royong baik secara sektor maupun pelaku ekonomi.

Baca Juga: Sembako Kena PPN, Ekonom: Hati-hati, Angka Kemiskinan Bisa Naik

Kemudian mengenai alasan memasukkan pasal tertentu dalam Rancangan UU tersebut serta alasannya.  

"Jadi kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita yang keluar sepotong-sepotong," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (10/6/2021).

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan wacana pungutan pajak tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat ini.

Baca Juga: Soal Isu Rencana PPN Sembako, Sri Mulyani Enggan Bahas Secara Detail

Pemerintah masih terus memetakan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap masyarakat dan juga pengusaha UMKM.

Hal ini sejalan dengan kesepakatan pemerintah untuk menyehatkan APBN dengan tetap menjaga momentum pemulihan.

“Tidak mungkin pemerintah melakukan policy perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR. Itu saja dulu jawaban paling mantep, tidak mungkin itu. Jangankan pajak PPN, wong cukai saja kita harus minta dan diskusikan lama banget sama Bapak Ibu sekalian,” ujar Sri Mulyani.