Kompas TV bisnis kebijakan

Sembako Kena PPN, Ekonom: Hati-hati, Angka Kemiskinan Bisa Naik

Kamis, 10 Juni 2021 | 14:30 WIB
sembako-kena-ppn-ekonom-hati-hati-angka-kemiskinan-bisa-naik
Ilustrasi: beras. (Sumber: KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meminta pemerintah berhati-hati dalam membuat aturan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) serta perluasan objek yang dipungut PPN, seperti sembako. 

Lantaran akan berdampak pada turunnya konsumsi masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. 

"Bahan pangan itu menyumbang 73 persen terhadap angka kemiskinan. Jadi pemerintah harus berhati-hati, " kata Bhima kepada Kompas TV, Rabu (09/06/2021). 

Baca Juga: Heboh Sembako Kena PPN, Ini Kata Ditjen Pajak

Apalagi saat ini konsumsi masyarakat baru saja berada dalam tahap pemulihan setelah dihantam pandemi. Konsumsi rumah tangga juga menjadi komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan sampai kebijakan fiskalnya justru kontra dengan pertumbuhan ekonomi. 

"Nanti pengaruhnya daya beli masyarakat turun dan angka kemiskinan naik, " ujar Bhima. 

Baca Juga: Ini Daftar Sembako dan Hasil Tambang yang Akan Kena PPN

Ia menambahkan, pengawasan bahan pangan itu lebih sulit dibanding barang ritel. Karena rantai pasokan pangan yang panjang. Bhima mencontohkan komoditas beras, yang memiliki 7 rantai pasokan dan tiap rantainya melibatkan sektor informal pertanian. 

"Jadi akan mahal administrasi pemungutannya. Masih banyak opsi lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak diatas 8,3 persen, " kata dia. 

Penulis : Dina Karina | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:12
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19