Kompas TV klik360 cerita indonesia

Mahfud MD Ungkap Sikap Jokowi soal Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP

Kamis, 10 Juni 2021 | 10:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menko Polhukam Mahfud MD ungkapkan respons Presiden Joko Widodo terkait RUU KUHP pasal penghinaan Presiden.

Hal ini diungkapkan Mahfud MD dalam cuitan di Twitter Pribadinya pada Rabu (9/6).

Mahfud menjelaskan bahwa dirinya sebelum menjadi Menko Polhukam telah bertanya kepada Jokowi terkait pasal tersebut.

Namun Respon Jokowi lebih memilih menyerahkan kepada Legislatif. Jokowi juga jelaskan dirinya menganggap ada atau tidaknya pasal tersebut dia tetap mendapat hinaan dan tidak memperkarakan.

"Sebelum jadi menko dan ada polemik perlu-tidaknya pasal penghinaan kepada presiden masuk KUHP, saya menanyakan sikap Pak Jokowi," ujar Mahfud.

"Jawabannya terserah legislatif, mana yang bermanfaat bagi negara. Kalau bagi saya pribadi masuk atau tak masuk sama saja, toh saya sering dihina tapi tak pernah memperkarakan," lanjutnya.

Sebelumnya diketahui, RUU KUHP akan mengancam orang yang menghina lembaga negara seperti DPR bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun.

Video Editor: Faqih

Penulis : Theo Reza





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:52
PELATIH ASAL ITALIA, MAURIZIO SARRI, TEKEN KONTRAK BERDURASI DUA TAHUN BERSAMA LAZIO   KEMENPAREKRAF YAKIN PEREKONOMIAN SEKTOR WISATA DAPAT TUMBUH DI TENGAH PANDEMI   ARAB SAUDI PERPANJANG VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI EKSPATRIAT YANG TERJEBAK AKIBAT PEMBATASAN PANDEMI   TIONGKOK SIAP BANTU MEMFASILITASI DIALOG DAMAI BAGI MYANMAR   TIONGKOK ENGGAN MENCAMPURI URUSAN DALAM NEGERI LAIN SAAT MENGHADAPI ISU MYANMAR   AS INGIN BEKERJA SAMA DENGAN BEBERAPA NEGARA SEKUTU DI INDO-PASIFIK GUNA BANTU NEGARA KECIL KEPULAUAN DI PASIFIK   DINKES RIAU SELIDIKI INFORMASI VAKSIN COVID-19 YANG RUSAK DAN TERBUANG DI KEPULAUAN MERANTI   PUSKESMAS KAYUMANIS & PUSKESMAS PEMBANTU KENCANA DI KOTA BOGOR DITUTUP SEMENTARA SETELAH 11 NAKES POSITIF KORONA   MUI TENGAH MEMPERSIAPKAN FATWA HALAL ATAU HARAM TRANSAKSI ASET UANG KRIPTO   ANRI: ARSIP NASIONAL HARUS JADI MEMORI KOLEKTIF BANGSA YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT   ARSIP NASIONAL RI (ANRI) TARGETKAN DIGITALISASI ARSIP DI SEMUA JENJANG INSTANSI PEMERINTAH RAMPUNG PADA 2024   GARUDA INDONESIA BELUM MEMBAYAR TUNJANGAN GAJI KARYAWAN RP 327,93 MILIAR   KEMENDIKBUD-RISTEK SEBUT DANA BOS DAPAT DIOPTIMALKAN PENGGUNAANNYA UNTUK PERSIAPAN BELAJAR TATAP MUKA TERBATAS   SATGAS COVID-19: PULAU JAWA BERKONTRIBUSI TERHADAP 52,4% KASUS COVID-19 SECARA NASIONAL