Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Akurasi Data dalam Penyaluran Bantuan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menyinggung persoalan akurasi data pemerintah yang masih menjadi salah satu penghambat penyaluran program bantuan pemerintah seperti bantuan sosial. 

Presiden Jokowi mengutarakan mengenai sengkarut data itu dalam sambutan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 yang dihadiri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Berkaitan dengan akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini. Dampaknya ke mana-mana, contoh data bansos tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran," ujar Jokowi, Kamis (27/5/2021).

Tidak hanya bantuan sosial, bantaun pemerintah lainnya terkendala penyalurannya akibat data pemerintah pusat dan daerah yang seringkali tidak sinkron dan masih perlu diperbaiki. 

Presiden meminta BPKP segera membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. 

"Kawal integrasinya, sinkroninasikan basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data, manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki. BPKP kan punya ini, harus digunakan, dimanfaatkan," tegas Jokowi.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Saya Tidak Berikan Toleransi Terhadap Penyelewengan Anggaran

Jokowi juga mengatakan, efektivitas pengawasan internal pemerintah memerlukan komitmen dan manajemen yang juga baik, sehingga, Jokowi meminta semua rekomendasi ditindaklanjuti hingga ke inti persoalan.

"Jangan berhenti di rekomendasi. Tuntaskan sampai akar masalah sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya. Sudah tahu salah, diulang-ulang setiap tahun," ujarnya. 

Ia juga menekankan agar jajaran pemerintahan menindaklanjuti rekomendasi BPKP dan APIP dengan serius. 

"Saya tekankan kepada bapak ibu menteri, kepala lembaga, daerah untuk menindakalanjuti dengan serius rekomendasi dari BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan dan akhirnya bisa menjadi masalah hukum," tegas Jokowi. 

Jokowi meminta jajarannya untuk dapat memberi akses informasi yang akurat sehingga APIP dan BPKP dapat bekerja secara independen dan profesional.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta BPKP dan APIP Berperan dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

Menurut Jokowi, jika kinerja pemerintah daerah lambat maka tugas APIP dan BPKP juga terhambat.

"Banyak terjadi. Dampaknya program pemerintah juga terhambat dan terlambat. Tapi saya ingin ingatkan kepada jajaran BPKP dan seluruh APIP, keberadaannya adalah untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan untuk menakut-nakuti dan bukan untuk mencari-cari kesalahan," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, pada masa sulit seperti sekarang ini, semuanya harus bekerja cepat, dan memperkuat koordinasi juga sinkronisasi. Ia berharap program pemerintah dapat berjalan efektif dengan adanya kerja sama antar lembaga. 

"Masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya dan bangsa kita segera bangkit dari pandemi," kata Jokowi.

Baca Juga: Jokowi: Tak Ada Toleransi Sedikitpun Penyelewengan Anggaran!